30.4 C
Serang
Tuesday, June 22, 2021
spot_img

Youtube Kamu Sudah Monetisasi? Artinya Sudah Wajib Pajak Nih!

Dilansir dari laman media sosial Ferry Irwandi, seorang ASN yang juga youtuber, beberapa waktu lalu dirinya mendapatkan surat elektronik dari Youtube. Surel itu ditujukan untuk seluruh konten kreator yang memonetisasi akun mereka. Surat elektronik ini berisikan tiga poin penting. Pertama, pemerintah Amerika Serikat meminta Youtube memungut pajak dari kreator asal Amerika dan non-Amerika, artinya konten kreator dari Indonesia juga termasuk. Pajak dipungut atas penghasilan dari setiap Google Adsense yang ditonton oleh penonton dari Amerika. Maka dapat diartikan, video Youtuber Indonesia yang ditonton oleh pemirsa dari Amerika, maka penghasilan dari adsense akan dipotong pajak sebesar tarif yang ditetapkan.

Seluruh Youtuber juga memiliki kewajiban untuk mengisi tax info pada akun adsense mereka. Para konten kreator wajib mengisi nomor wajib pajak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi oleh para konten kreator, maka penghasilan yang didapat dari adsense akan dipotong sebesar 24%.

Ternyata, jauh sebelum kebijakan baru Youtube muncul, Direktorat Jenderal Pajak telah secara resmi mengajak para konten kreator untuk membayar pajak. Imbauan ini menyusul profesi sebagai seorang kreator semakin banyak dan diminati seluruh kalangan. Berikut poin-poin penting yang harus dilakukan konten kreator yang telah berhasil monetisasi.  

  1. Daftar sebagai Wajib Pajak  

Para konten kreator diwajibkan untuk mengisi tax info belum ber-NPWP, seyogyanya segera mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak. Bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Metode registrasi dapat dilakukan secara daring melalui kanal e-registration pada laman pajak.go.id. NPWP akan langsung diproses maksimal satu hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan diterima lengkap dan benar. NPWP elektronik secara otomatis akan dikirim pada alamat surel wajib pajak. NPWP fisik akan dikirim melalui pos ke alamat terdaftar paling lambat 30 hari setelahnya. Pascaregistrasi, seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan maupun layanan secara digital dapat diakses melalui single login pada laman pajak.go.id.

  1. Menghitung pajak

Merujuk PER-17/PJ/2015, profesi Youtuber ini dikategorikan sebagai pekerjaan bebas yang tercatat dalam Kelompok Lapangan Usaha (KLU) Kegiatan Pekerja Seni dengan kode 90002. Pekerjaan bebas lain yang tergolong dalam KLU kategori ini diantaranya pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,sutradara, kru film, foto model,peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari. Pekerjaan bebas pada KLU ini tidak dapat menggunakan skema PPh final berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden (PP) Nomor 23 tahun 2018. Oleh karenanya pajak dihitung menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dengan menerapkan skema tarif progresif.

Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengangsur PPh pasal 25 setiap bulannya. Besaran angsuran adalah jumlah penghasilan neto fiskal dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lalu dikalikan dengan tarif PPh pasal 17, kemudian dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dalam hal wajib pajak orang pribadi baru terdaftar maka besaran angsuran PPh pasal 25 adalah nihil.

  1. Membayar pajak

Pembayaran pajak tidak dilakukan di kantor pajak, melainkan di bank atau kantor pos yang ditunjuk. Adapun pembayaran sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya setoran tunai pada bank atau kantor pos persepsi, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mesin Electronic Data Capture (EDC)internet bankingmobile banking, bahkan melalui marketplace. Sebelum pembayaran dilakukan, terlebih dahulu wajib pajak diharuskan membuat kode billing secara daring melalui menu e-billing pada laman DJP online. Kanal lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kode billing pajak antara lain bank atau kantor pos persepsi, mesin ATM, laman portal penerimaan negara pada mpn.kemenkeu.go.id, melalui whatsapp atau email resmi KPP terdaftar, Kring Pajak 1500200, serta Application Service Provider (ASP) seperti Online Pajak, Pajakku, SoluTax, dan Jurnal Consulting. Jenis setorannya adalah masa PPh Pasal 25/29 orang pribadi dengan Kode Akun Pajak (KAP) 411125 dan Kode Jenis Pajak (KJP) yang digunakan adalah 100. PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

  1. Melapor pajak

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-9/PMK.03/2018 pasal 10 ayat (3) bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan telah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Hal ini berarti wajib pajak cukup melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang jatuh tempo paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui e-Form pada laman DJP online atau melalui aplikasi e-SPT. Formulir yang digunakan adalah formulir 1770.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

10,549FansSuka
6,768PengikutMengikuti
33,600PelangganBerlangganan
spot_img
- Advertisement -spot_img

Artikel Terbaru