SERANG, Sultantv.co – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, buka suara terkait dinamika internal partai yang kerap diwarnai perbedaan pandangan.
Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam sebuah sistem demokrasi, namun tegas mengingatkan seluruh elemen partai agar tidak membiarkan perbedaan tersebut menghambat langkah konstitusi dan persiapan menuju Pemilu 2029.
Pernyataan itu disampaikan Mardiono saat menghadiri sekaligus membuka acara Musyawarah Cabang (Muscab) Serentak se-Provinsi Banten yang berlangsung di Gapura Indra Function Hall, Kota Serang, Senin, 25 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi rangkaian lanjutan setelah pelaksanaan Muktamar dan Musyawarah Wilayah (Muswil), yang nantinya akan disusul dengan Musyawarah Anak Cabang.
Langkah ini sepenuhnya dilakukan demi memenuhi amanat konstitusi dan mematangkan persiapan partai kembali berkontestasi di ajang pemilu mendatang.
”Tidak jauh dengan keinginan partai lain, tujuan kita juga bersiap untuk bertarung dalam Pemilu 2029. Syarat untuk ikut berkontestasi tentu harus memenuhi verifikasi menjadi peserta pemilu, mungkin di awal atau pertengahan tahun 2027 sudah dilaksanakan. Nah ini kita menjalankan agenda-agenda dalam rangka memenuhi agenda itu,” ujar Mardiono.
Menyikapi adanya perbedaan pandangan yang sempat muncul di berbagai tingkatan musyawarah, mulai dari Muktamar hingga Muscab, Mardiono menegaskan hal itu adalah hal lumrah.
Ia mencontohkan, perbedaan pandangan bahkan sempat terjadi pada ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin, namun segala perbedaan tersebut akhirnya bisa diselesaikan melalui perundingan hingga jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Hal itu, kata dia, adalah bukti nyata berjalannya demokrasi di Indonesia.
”Perbedaan pendapatan atau pandangan itu tidak boleh menghentikan agenda konstitusi. Ketika Pilgub serentak se-Indonesia kemarin banyak yang berbeda pendapat, tetapi pemerintah tidak boleh berhenti, harus jalan terus,” katanya.
”Jadi, kalau di PPP ada orang yang berbeda pandangan dalam Muktamar, Muswil, dan Muscab itu tidak ada masalah. Itu diselesaikan melalui jenjang. Sudah kita siapkan wadah konstitusinya,” tegasnya.
Meski memaklumi adanya perbedaan, politisi senior ini memberikan batasan tegas. Ia menegaskan, hal yang tidak boleh terjadi adalah adanya pihak yang memaksakan kehendak, apalagi berusaha menghentikan agenda-agenda strategis partai.
Bagi Mardiono, keberadaan partai politik merupakan amanat konstitusi negara, dan tidak mungkin sebuah negara demokrasi dapat berjalan tanpa keberadaan partai politik.
”Kalau negara harus jalan terus maka partai ini juga harus jalan terus, tidak boleh dihambat atau dihentikan. Saya gambarkan sholat Jumat, berbeda pendapat gak apa-apa tetapi yang gak boleh adalah menghentikan sholat Jumat karena sholat Jumat itu wajib bagi umat Islam,” tandasnya. (Red/ RG)
Ketum Mardiono Buka Suara Soal Perbedaan Pendapat di Internal PPP: Boleh Berbeda, Tapi Jangan Hentikan Agenda Partai
