SERANG, Sultantv.co – Warga Lingkungan Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, meminta pembongkaran bangunan rumah di sepadan bantaran kali pembuang Cibanten untuk kembali ditunda sementara waktu.
Alasannya, mereka masih belum menerima jika disebut sebagai biang keladi penyebab terjadinya banjir di Ibukota Provinsi Banten tersebut.
Bahkan, warga meminta penundaan pembongkaran ini sampai tahun 2030 mendatang, atau jabatan Budi Rustandi berakhir sebagai Wali Kota Serang.
“Deadline yang ditawarkan oleh pemerintah kota sampai satu bulan ditunda,” kata Nanang Nurmansyah, selaku Ketua Solidaritas Warga Bantaran Kali Pembuang Cibanten, kepada awak media, Rabu, 2 Juli 2025.
“Tapi kami bersama rekan-rekan berusaha menunda untuk lebih panjang lagi, bervariatif. Ada yang dua tahun, tiga tahun, bahkan sampai Pak Wali Kota Budi lengser,” lanjutnya.
Ia mengatakan, pemintaan penundaan pembongkaran dengan jenjang waktu yang bervariarif ini masih bersifat pengajuan, belum disepakati kedua belah pihak.
Dirinya pun akan terus berjuang melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kota Serang, dan hasilnya akan disampaikan kembali kepada masyarakat.
“Intinya, kami masih butuh diskusi atau komunikasi dengan pemerintah kota,” ucapnya.
Nanang menerangkan, alasan warga meminta pembongkaran ditunda kembali, lantaran masih belum menerima jika pihaknya disebut sebagai salah satu penyebab banjir di Kota Serang.
“Selain itu, kami juga sudah bertahun tahun tinggal di sini, bersosialisasi dan berinteraksi enak dengan warga. Tapi kalau di tempat baru tahu sendiri kan,” katanya.
Meski pihaknya meminta untuk ditunda sementara, Pemkot Serang tetap membongkar bangunan liar (bangli) di sepadan tersebut pada hari ini, terutama rumah yang sudah dikosongkan oleh penghuninya.
“Hari ini Pemerintah Kota Serang hanya membongkar rumah yang kosong. Sementara, untuk rumah yang masih ditempati silahkan berjalan dengan seperti biasanya, normal,” kata Nanang.
“Yang kosong ada 15 rumah. Mereka sudah dibongkar dengan sendirinya. Secara pribadi, karena saya sempat sakit, itu yang rumahnya kosong disebut penghianat kampung,” sambungnya.
Warga Sukadana 1 pun kembali menolak direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa), karena tempat tersebut hanya bersifat sementara.
Padahal, Pemkot Serang sempat merayu warga setempat dengan kebijakan menggratiskan rusunawa, atau tanpa dipungut biaya selama satu tahun.
“Rusunawa sifatnya bukan permanen, sewa. Kita dalam satu tahun dibayar oleh pemerintah, tapi kedepannya kita bayar sendiri,” keluh Nanang.
“Di sini pun banyak balita, ada lansia, dan di rusunawa ukurannya 4×4 meter. Sementara banyak keluarga kita yang anaknya lebih dari 5 orang. Mau tidur dimana,” tuturnya. (Roy)
