JAKARTA – Sejumlah pengamat menilai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran di Papua penting untuk dilakukan. Namun, kekayaan budaya dan bahasa di Papua juga patut menjadi perhatian bagi pemerintah.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, Papua yang memiliki multi bahasa dan budaya perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak.
Selain itu, ia juga menyebut, pemekaran perlu dilakukan lantaran pembangunan di Papua masih banyak yang belum tersentuh. Ia memandang, banyak wilayah di Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Dengan pemekaran, bisa memperkecil kesenjangan. Sehingga di situ bisa ditingkatkan pembangunan infrastruktur, jembatan, irigasi, dan sebagainya, sehingga terjadi pemerataan pembangunan,” ungkap Karyono Wibowo dalam diskusi publik bertajuk ‘Ribut DOB (Pemekaran Papua), Apa Kata Pengamat?’ di Resto Hotel Bintang Baru, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).
Sementara, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, pemekaran harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa dampak dari pemekaran juga perlu dipertimbangkan, termasuk pertentangan dari pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, proses dialog perlu dimasifkan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Papua yang sesungguhnya. Sebab, pemelintiran dan pemanfaat isu yang tidak benar terkait pemekaran Papua dapat menjadi panggung yang tidak baik.
“Pemekaran Papua dan persoalan otsus (otonomi khusus) harus kita dukung. Namun, dalam prosesnya harus kita pastikan bahwa tujuan baik untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat Papua itu menjadi utama,” ujar Stanis.
Diketahui, diskusi publik tersebut digelar oleh para kreator Ruang Bicara dalam rangka untuk mengonfirmasi kepada pemerintah bahwa persoalan di Papua dapat diselesaikan lewat diskusi.
Salah satu kreator Ruang Bicara, Hamis Souwakil mengatakan bahwa masyarakat Papua terbuka untuk diskusi. Sebab, menurutnya, yang diinginkan masyarakat Papua adalah kehadiran pemerintah secara langsung.
“Jadi tidak serta merta para elit itu dihadirkan di ibu kota. Melainkan juga datang ke [Papua] sana, lalu duduk bersama,” ujarnya. (bin)
