More

    Wanti-wanti KPK ke Pj Kepala Daerah : Jauhi Korupsi, Atau Kita Tangkap!

    JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri memberi peringatan agar penjabat (Pj) kepala daerah bisa menjauhi praktik korupsi maupun sistem pemerintah yang rawan korupsi. Ia mengaku tidak segan untuk menangkap Pj kepala daerah yang melakukan ‘nakal’.

    “Tentulah kita juga berharap seluruh penjabat gubernur menjadi figur, menjadi tokoh yang jauh dari praktek-praktek korupsi dan membangun sistem yang tidak ramah dengan korupsi,” kata Firli saat menghadiri rapat koordinasi dengan penjabat kepala daerah di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (16/6/2022).

    “Ini menjadi kata kunci penting karena rekan-rekan dilantik dan ditunjuk tanpa biaya. Saya harus yakini itu, penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota yang ditunjuk dan dilantik sekarang jauh dari praktek praktek korupsi. Karena kalau itu tidak menjauhi praktek korupsi, maka Anda siap-siap menunggu giliran ditangkap oleh KPK,” tutur Firli.

    Berdasarkan UU, KPK mengklasifikasikan 7 kluster tindakan korupsi dan 30 jenis tindakan korupsi. “Penjabat Kepala Daerah harus bersama-sama KPK memberantas tindakan korupsi. Di manapun kalian berada kalian orang baik, tapi masa depan bangsa ini, daerah bapak ada di tangan bapak. Dia mau turun angka kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan itu semua tergantung bapak,” tutur Firli Bahuri.

    Firli meyakini apabila setiap orang memiliki prinsip menjadi teladan orang baik, maka Indonesia yang sejahtera sesuai konstitusi negara dapat terwujud dengan baik.

    “Tapi saya yakin bapak-bapak orang baik, yang bisa memegang amanah dari bangsa dan negara. Bangsa ini diciptakan untuk orang-orang baik. Jika bapak tidak menemukan orang baik, jadilah bapak yang menjadi orang baik. Kalau 270 juta anak bangsa berpikiran seperti ini maka Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dalam pembukaan UUD 1945,” katanya.

    Menurutnya, praktik korupsi sering kali muncul karena ada kekuasaan, dimana salah satunya penjabat kepala daerah diberi mandat kekuasaan. Oleh karenanya penjabat kepala daerah akan sangat rentan terjadi korupsi.

    “Di samping itu tidak ada orang bisa melakukan korupsi tanpa ada kekuasaan. Dan hari ini bapak memegang kekuasaan selaku pejabat kepala daerah sehingga sangat rentan akan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Firli.

    Firli meminta apabila masyarakat menerima pemerasan dari penguasa, penegak hukum hingga pegawai KPK atau mantan pegawai KPK dapat melaporkannya ke KPK. Ia mengaku akan menindaklanjuti laporan pemerasan yang masuk ke KPK.

    Selain itu Firli menjelaskan beberapa titik rawan korupsi seperti mulai di tahap perencanaan rancangan anggaran, tahap pengesahan anggaran, dan tahap evaluasi misalnya sekedar mengejar predikat laporan keuangan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Firli juga mencontohkan maraknya kasus suap perizinan yang melibatkan kepala daerah.

    “Saya minta dalam penerbitan izin jangan ada korupsi dan para pengusaha saya sampaikan kalau ada gubernur, bupati, kepala daerah yang minta suap penerbitan izin, laporkan dan kita akan tangkap,” ujar Firli. []

    Artikel Terkait

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    0FansSuka
    16,400PengikutMengikuti
    43,700PelangganBerlangganan
    - Advertisement -

    Artikel Terbaru