Wahidin Halim Optimis Wisata Banten Dapat Disejajarkan dengan Bali dan Lombok

Gubernur Banten Wahidin Halim resmi membuka acara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020. Acara dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Tangerang. Dalam sambutan, Gubernur membahas sejumlah persoalan dalam program pembangunan. Khususnya fokus pada sektor pariwisata dan pendidikan. Selain Gubernur, nampak hadir Wakil Gubernur Banten  Andika Hazrumy, Danrem 052 Wijayakrama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, Wali Kota dan Bupati se-Banten, Kapolda Banten serta Ketua DPRD Banten.
Wahidin menjelaskan, banyak potensi alam di Banten yang mumpuni dan bagus jika dikelola dengan baik. Ada lahan luas untuk pertanian yang kedepan berpotensi luar biasa untuk dikelola sebagai aset pendapatan daerah dan petani setempat. Bahkan bisa menjadi suplai kebutuhan hasil pertanian ke daerah lain.
Gubernur mengungkapkan, dalam RPJMD yang sedang dijalankan, termasuk didalamnya terdapat program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata dan lainnya.
Namun, salah satu isu yang masuk dalam RPJMD ditemukan sejumlah persoalan termasuk di sektor pariwisata yang harus dikelola secara serius.
“Maka itu pemerintah kota dan kabupaten yang mempunyai aset pariwisata juga harus bisa sinergi dengan Pemprov Banten,” ujar pria yang akrab disapa WH ini, Kamis (13/12/2018).
Sebab, lanjutnya, masalah yang timbul dari keluhan wisatawan lokal atau luar daerah cukup luar biasa. Di lapangan sering ditemukan warga masyarakat masih perlu diarahkan agar terbiasa menerima pengunjung seperti warga di Bali atau Lombok. “Wisatawan yang datang kerap mengeluhkan adanya parkir liar dan kuliner yang mahalnya keterlaluan, serta masyarakat yang belum bisa menyambut dengan baik wisatawan seperti di Bali atau Lombok,” ucap Gubernur.
Perihal lain, lanjut Gubernur, sejak peralihan kewenangan SMA-SMK Negeri dan Swasta dikelola langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov), tanggung jawab menjadi kewenangan Pemprov Banten seutuhnya.
Namun, tidak hanya persoalan peralihan kewenangan saja, tetapi Pemprov berkewajiban kewajiban memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemprov harus mengcover sebanyak 20.000 guru berstatus negeri dan swasta. Begitu juga dengan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana sekolah SMA/SMK Negeri di Banten yang harus ditingkatkan.

“Bangunan yang belum diselesaikan tapi sudah diserahkan, tanahnya juga belum diselesaikan karena masih ada yang menumpang di atas lahan lain. Ini yang harus Pemprov Banten selesaikan, hanya saja dari banyaknya lahan yang dibebaskan dan dibeli dari Pemprov Banten ada sejumlah bidang tanah yang bermasalah,” kata Wahidin.
Gubernur mengungkapkan bahwa ditemukan adanya kondisi tanah yang tidak bagus, pembangunannya dikorupsi lantaran dimanfaatkan oknum yang memikirkan kepentingan untung pribadi.
“Pembeliannya tanahnya ada yang miring, tanahnya masih sengketa yang penting asal dibayar. Karena mereka oknum yang penting asal untung saja tidak buat kepentingan masyarakat. Ini fakta yang membuat saya harus tegas,” ungkapnya.
Seharusnya, lanjutnya, dalam proses pembangunan sekolah harus diperhatikan pula akses jalan dan status lahan. Kemudian berlanjut ke proyek bangunan gedungnya.
Sehingga dalam pembangunan sarana itu tidak mendapat protes masyarakat. Sebab, Pemprov seolah tidak mempunyai sistem perencanaan yang baik.
“Jadi ya akhirnya masyarakat protes, tapi saya tidak diam, makanya saya bentuk satgas BPKP. Karena proses pembeliannya lahan dan tanahnya harus diselesaikan,” beber WH.
Gubernur mengatakan, program pembangunan harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan visi dan misi yang diselaraskan juga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Maka itu peserta yang hadir nantinya dapat membahas persoalan-persoalan dengan acuan RPJMD dan RPJMN dengan diskusi secara kritis untuk prospek pelayanan pembangunan daerah.
“Saya kira peserta yang diundang bisa berdikusi secara kritis tanpa mengurangi peran masing-masing,” paparnya.[]