Netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pentas politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sangat penting dalam memastikan jalannya proses demokrasi yang bersih dan adil. Netralitas ASN dalam pemilu bukan hanya sekadar aturan formal, namun juga merupakan pondasi penting untuk memastikan tidak terjadinya ketidakadilan dan konflik di antara masyarakat.
“ASN harus tanamkan niat baik, untuk berniat sebagai pelayan rakyat dan harus netral di pemil 2024,”kata Tokoh Masyarakat Kota Cilegon Kiyai Alwiyan Qasid Syam’un saat menjadi narasumber pada Forum Group discussion Netralitas ASN yang dilaksanakan Gawekute Institute bersama Sultan TV di Sari Kuring Indah, Kota Cilegon, Kamis (09/11/2023). Forum ini dihadiri oleh Elemen Mahasiswa, oganisasi masyarakat, dan unsur masyarakat.
Kiyai Alwiyan Syam’un menuturkan, semua pihak memegang bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu 2024 sejuk dan berjalan dengan baik. ASN memiliki tugas sebagai penyelenggara negara, sepatutnya bersikap netral. “ASN harus tanamkan niat baik, untuk berniat sebagai pelayan rakyat dan harus netral di pemil 2024,” kata Kiyai Alwiyan yang juga pengasuh Ponpes Al-Khairiyah Kota Cilegon ini.
Ia menambahkan, seluruh warga negara wajib ikut dalam usupremasi hukum, menjalankan ketentuan hukum demi terwujudnya cita cita bangsa, alangkah baiknya ASN jika mengikuti ketentuan hukum harus netral.
Sementara itu, Kepala Bawaslu Banten, Ali Faisal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan Bawaslu sangat terbuka bagi siapa saja yang akan melaporkan pelanggaran atau temuan sebagai pengawasan Netralitas pada ASN dan menindak lanjut sesuai dengan perundang undangan.
“Kami akan menindak lanjut laporan jika ada ASN yang tidak netral maka pentingnya laporan masyarakat untuk memperkuat”kata Ali Faisal.
Ali Faisal menjelaskan jika ada pimpinan ASN mengarahkan menggiring politik abaikan saja, hak ASN untuk menolak, kewajiban ASN untuk ikut aturan negara.
“Pimpinan daerah merupakan produk politik yang bisa berubah di setiap periodik maka, tidak ada ketentuan yang mengharuskan ASN ikut dalam pilihan politik pimpinannya,”kata Ali.
Bawaslu terus mensosialisasikan bahaya money politik bagi masyrakat dalam jangka panjang bawaslu juga berupaya memutus mata rantai tersebut.
Tokoh masyarakat Kota Cilegon, Ustaz Alwiyah Syam’un menuturkan, kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu 2024 sejuk dan berjalan dengan baik. ASN memiliki tugas sebagai penyelenggara negara, sepatutnya bersikap netral.
Senada dengan Ketua Bawaslu Banten, Akademisi Ail Muldi juga menekankan pentingnya netralitas pada tubuh ASN. Menurut Ail, setiap laporan ASN yang melanggar hanya bersifat partisipasi dan penindakannya tidak tegas Kecuali viral dan menjadi trending di masyarakat Biasanya di media sosial.
“ASN tidak diberikan sanksi tegas pelanggarannya akan benar – benar diketahui publik saat viral di media sosial,”kata Ail
Pihak terkait dalam hal ini harus benar – benar bisa mensosialisaikan secara masif kepada ASN agar ASN benar – benar paham tidak ikut dalam politik praktis. “Kadang kala ada intervensi dari pimpinan untuk memilih calon tertentu tapi wajib bagi ASN untuk menolak karna itu melanggar perudangan – undangan,” jelas Ail.
Founder Gawe Kute Institute Abahorji menjelaskan, tujuan digelarnya FGD Netarlitas ASN yaitu bentuk sinergitas berbagai elemen masyarakat dalam rangka mengsukseskan pemilihan serentak 2024 nanti dan menhindari pelanggaran pemilu pada ASN.
“ASN harus netral penting bagi masyarakat untuk mengetahui. ASN merupakan alat kelengkapan negara yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai kepentingan politik,” tutur Abahroji.[]
