SERANG, Sultantv.co – SMP Islam Al Munawaroh, salah satu sekolah swasta di Kota Serang, secara mengejutkan hanya mampu mendapatkan 13 siswa baru, hasil pelaksanaan Sistem Penerinaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.
Padahal, pihak sekolah mencatat pada 26 Juni kemarin jumlah pendaftar melalui SPMB online sekitar 53 calon siswa. Namun, pada 1 Juli data-data tersebut hilang begitu saja.
Ironisnya, pada saat pendaftaran ulang berlangsung, hanya ada satu murid baru yang mampu menyerahkan berkas ke sekolah tersebut.
“Kami merasa data yang kami peroleh per tanggal 26 Juni tiba tiba hilang di tanggal 1 Juli 2025,” kata Kepala Sekolah SMP Islam Al Munawaroh, Deni Gumelar, saat ditemui di tempat kerjanya, yang berlokasi di Perumnas Ciracas, Kota Serang, Kamis, 10 Juli 2025.
“Contohnya SMP Munawaroh dari 53 calon siswa, terakhir menjadi 7 orang dan itupun yang daftar ulang hanya 1 orang. Sekarang sisanya 13 siswa, hasil gabungan yang daftar offline,” sambungnya.
Diketahui kembali, bahwa pelaksanaan SPMB tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta telah dilaksanakan pada 23-26 Juni 2025 lalu.
Pria yang diketahui sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang ini menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini masih jauh dari harapan.
Pasalnya, data-data calon siswa yang dihimpun pihak SMP Islam Al Munawaroh tanpa diduga hilang seketika.
Hal tersebut harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, terutama dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Serang yang dapat dimulai dari SPMB.
“Kami merasa SPMB tahun 2025 ini masih jauh dari harapan. Setelah kami kemarin mengikuti SPMB online sebanyak 11 sekolah swasta, hasilnya masih belum signifikan,” ujar Deni.
Terlebih, penandatanganan komitmen bersama dukungan SPMB 2025 bertujuan untuk penerataan pemerimaan siswa baru di sekolah swasta dan mengurangi budaya titip menitip calon siswa di sekolah negeri.
Atas kejanggalan tersebut, Deni melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Banten perihal beberapa temuan selama SPMB 2025 berlangsung.
Dirinya menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) tidak konsisten dalam hal melaksanakan SPMB tahun ini. Padahal, sebelumnya sempat dilakukan penandatanganan komitmen bersama dukungan SPMB, yang melibat berbagai pihak dan lembaga.
“Ternyata kami di lapangan berkebalikan. Dari data yang kami himpun ada beberapa temuan yang sudah mendaftar ke sekolah swasta, tapi data akhirnya itu masih ada cabut berkas ke SMP negeri. Itu yang kami laporkan,” ungkapnya.
Temuan lainnya, lanjut Deni, terkait usulan penambahan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel). Pasalnya, dengan penetapan daya tampung yang dikecualikan saja, SMP swasta masih ada sekitar 2.000 kursi kosong.
Meskipun sekolah SMP negeri dipaksa 48 sampai 50 per rombel, menurut dia, hal ini juga tidak efektif karena akan berjejal di ruang kelas. Termasuk rasio guru dan siswa juga harus dipertimbangkan.
“Jadi menurut kami harusnya pemerintah bisa memberdayakan sekolah swasta, kalau pun tujuan akhirnya adalah mengentaskan anak putus sekolah. Kenapa kami tidak dilibatkan,” terangnya.
“Padahal Pak Wali Kota sudah memberikan janji bahwa akan memberikan BOSDa kepada sekolah swasta. Kami juga sudah menyanggupi ada 27 sekolah swasta yang siap menggratiskan. Nah itu kan berarti ada solusi dari kami,” pungkas Deni. (Roy)
