Pajak kendaraan bermotor (PKB) termasuk salah satu penyumbang terbesar dari lima jenis penyumbang pendapatan tertinggi dari pajak di Banten. Tercatat ada 5.271 juta kendaraan di Banten, namun yang menunggak sampai saat ini ada 2.224 jutaan kendaraan.
Jika dirupiahkan, menurut Ahmad Budiman, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bapenda Banten, penunggakan pajak pada 2020 ini mencapai Rp774 miliar. Pembayaran pajak kendaraan bermotor ini ditangani di 12 Samsat di Banten. Yakni Malingping, Rangkasbitung, Pandeglang, Serang, Cilegon, Cikande, dan Balaraja yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten. Selain itu dilayani di Samsat Kelapa Dua, Serpong, Cikokol, Ciledug, dan Ciputat di bawah wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Karena ada dua wilayah hukum, kordinasinya berbeda. Ada yang Plat A di bawah wilayah hukum Polda Banten dan kendaraan plat B di bawah wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebagian besar pajak kendaraan bermotor ini ditopang oleh Polda Metro, hampir 65 persen,” jelas Ahmad Budiman saat menjadi narasumber program Bincang Hari Ini Sultan TV, Senin (7/12/2020).
Meski begitu, mangka penunggakan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Terlebih lagi selama masa pandemi. Menurut Budiman, saat pandemi hampir Rp1 triliun pajak dari kendaraan bermotor yang belum dibayar oleh masyarakat.
Untuk membantu dan menstimulus masyarakat membayar pajak, ada keringanan pembayaran denda bayar pajak. Menurut dia, sudah dua kali kebijakan pembebasan denda admininstrasi atas keterlambatan pajak diberikan oleh Gubernur Banten.
“Pertama, pada awal April sampai akhir Agustus. Kedua, pada 5 November sampai 23 Desember. Jadi bagi masyarakat yang terlambat bayar pajak, tidak ada denda keterlambatan 2 persen sampai 25 persen itu,” tukas Budiman.
Strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memudahkan masyarakat membayar pajak, tahun depan, kata Budiman, Bapenda bekerjasama dengan beberapa toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, Linkaja, Gopay serta Alfamart dan Indomaret untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ini. “Saat ini sedang kita siapkan,” imbuhnya.
Budiman mengimbau, masyarakat bisa bayar pajak tepat waktu. Karena uang haasil pajak ini digunakan untuk biaya pembangunan dan sebagainya termasuk mendukung program gubernur yang menggratiskan biaya pendidikan untuk SMK dan SKh. (sultantv-01)
