Rakornas Kebudayaan Tekankan Paradigma Baru Kemajuan

Banyaknya aktivitas budaya yang tidak terhubung, dan terlalu banyaknya tujuan dari kebijakan kebudayaan yang tidak mengarah pada muara yang sama menjadi tantangan kemajuan kebudayaan Indonesia. Karena itulah dalam memajukan kebudayaan, perlu adanya dukungan terhadap inisiatif publik dalam bentuk dana perwalian, membangun ekosistem kebudayaan dan tata kelolanya, serta membangun kesadaran publik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Nadiem Makarrim dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebudayaan, Rabu (26/2/2020) Di Jakarta.

Dikatakan oleh menteri Nadiem, Paradigma Kebudayaan harus diubah, tidak hanya menunjukan keragaman namun aktif dipanggung dunia sehingga diplomasi budaya menjad prioritas.

Hasil gambar untuk Nadiem Makarim dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebudayaan

Dijelaskan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, Banyak amanat pemajuan kebudayaan yang telah berhasil diwujudkan terhitung sejak saat diundangkan. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi telah berhasil disusun dalam jumlah besar.

Diretorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebudayaan dalam rangka menggodok upaya-upaya pemajuan kebudayaan yang dapat dikelola secara cermat.

“Hingga hari ini, telah tersusun 375 PPKD Kabupaten/Kota dan 34 PPKD Provinsi. Penyusunan Strategi Kebudayaan juga telah berhasil diwujudkan dalam dokumen yang ldihasilkan lewat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Sedangkan penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) telah berhasil disusun dengan kerjasama 62 Kementerian/Lembaga/BUMN dan siap untuk ditetapkan,” Kata Hilmar.

Rakornasi ini juga memperhatikan siklus perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kebudayaan. Mengangkat tema Gotong Royong Memajukan Kebudayaan. Harapannya, dengan berangkat dari PPKD sebagai landasan pemajuan kebudayaan di daerah, akan tercipta berbagai upaya tindak lanjut yang dapat menggulirkan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan terintegrasi dengan tingkat nasional.

“Kami berharap setelah rapat koordinasi ini Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan berkomitmen dan menyepakati bentuk keterlibatan dalam program-program prioritas yang diusung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Lalu perlu juga segera disepakati mekanisme sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam usaha pemajuan kebudayaan ini,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

Rakornas diikuti oleh 1083 peserta dari 34 provinsi dan juga asosiasi, kementerian dan berbagai lembaga lainnya. Proses kegiatan ini akan terbagi ke sejumlah komisi yang dikelompokan berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia dan juga asosiasi-asosiasi yang terlibat dalam bidang kebudayaan.[]

(Visited 3 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.