Plt. Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Syafitri Muhayati, terpilih sebagai Wakil Ketua Umum dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2024. Penetapan ini dilakukan dalam Forum Audit Intern 2024 yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat AAIPI dengan tema “Arahkan Nilai Pengawasan: Cegah Kebocoran, Bangun Keberlanjutan, dan Raih Pertumbuhan Tinggi”, bertempat di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Jakarta.
Dalam acara yang dihadiri oleh auditor internal dari seluruh Indonesia ini, Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri, Ibnu W. Wahyutomo, terpilih sebagai Ketua AAIPI 2024, sementara Syafitri Muhayati mendapatkan kepercayaan sebagai Wakil Ketua. Direktur Eksekutif AAIPI, Iwan Agung Prasetyo, menjabat sebagai Sekretaris. Posisi baru ini diharapkan akan memperkuat posisi AAIPI dalam membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Usai pelantikan, Syafitri Muhayati menyampaikan harapan besar terkait peran penting auditor internal dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. “Sebagai auditor internal, kita memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Forum ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk berbagi pengalaman serta mengembangkan strategi guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang merugikan negara,” ujar Syafitri.
Syafitri juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pengawasan untuk menciptakan sistem yang lebih solid dan integritas dalam pemerintahan. “Selain mengidentifikasi potensi penyimpangan, auditor internal juga berperan untuk memberikan rekomendasi konstruktif yang dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah. Kami ingin memastikan bahwa pengawasan yang baik tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.
Forum ini juga menjadi ajang untuk membahas pentingnya peran audit dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan peran audit internal dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya tepat guna, tetapi juga ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Dengan pengawasan yang tepat, diharapkan proyek-proyek pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, tanpa ada penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembunan (BPKP) selaku Dewan Pembina Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Muhammad Yusuf Ateh menyebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas keberlanjutan pembangunan.
“Diperlukan transformasi pengawasan agar pelaksanan pengawasan intern menjadi relevan dengan risiko yang dihadapi manajemen,” katanya.
Menurutnya, tantangan utama APIP dalam mendukung program strategis, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, adalah keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM. Untuk itu kata Ateh personel APIP harus dipastikan memiliki kompetensi yang relevan dan termutakhir. “Peningkatan kapabilitas sebagai fondasi value delivery APIP, perlu didukung sinergi dan kolaborasi agar kebermanfaatan pengawasan intern semakin berdampak,” ujarnya.
Senada, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi yang juga sebagai Ketua Umum AAIPI Agustina Arumsari mengatakan, perlu kerja sama, kolaborasi dan sinergi untuk dapat memperkuat peran pengawasan dalam pembangunan nasional agar dapat memberikan value added dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Untuk itu kerja sama APIP harus dibangun, kualitas pengawasan harus ditingkatkan melalui profesionalisme para anggota AAIPI. Profesionalisme tersebut kita jaga melalui standard audit dan kode etik, penegakan kode etik melalui majelis kode etik, telaah sejawat untuk memastikan standard audit dilaksanakan dan peningkatan kompetensi auditor.[]]
