Permenkes Radiologi Ditolak 30 Asosiasi Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto ditolak 30 asosiasi profesi kedokteran  karena dinilai menghambat pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes tersebut, dalam pelayanan radiologi seperti x-ray dan ultra sonografi (USG) wajib dilakukan oleh seorang dokter spesialis radiologi.

Pasal 11 ayat (1) Permenkes berisi : Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik Pratama paling sedikit terdiri atas: dokter spesialis radiologi, radiografer, petugas proteksi radiasi, dan tenaga administrasi.

Dengan demikian, Pelayanan Radiologi Klinik Pratama meliputi pemeriksaan menggunakan mobile x-ray, dental x-ray, maupun USG hanya bisa dilakukan dokter spesialis radiologi.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelayanan kesehatan pada pasien ibu hamil yang memerlukan USG, juga pada pasien penyakit jantung yang ingin melakukan pemeriksaan CT-Scan pada pembuluh darah jantung.

Layanan seperti itu biasanya dapat langsung dilakukan oleh dokter spesialis kehamilan juga dokter spesialis jantung.

Setelah ada Permenkes 24/2020, dokter atau dokter spesialis yang ingin melayani pelayanan radiologi klinik pratama, perlu mendapat kewenangan tambahan. Kewenangan ini diberikan setelah dokter atau dokter spesialis mengikuti pelatihan kompetensi radiologi terbatas dan mendapat sertifikat dari Kolegium Radiologi.

Kondisi itu juga berlaku pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang tidak memiliki dokter spesialis radiologi. Setiap dokter atau dokter spesialis lain yang melayani pemeriksaan radiologi harus mengikuti pelatihan supaya mendapat sertifikat dan berhak melakukan pemeriksaan radiologi.

Permenkes ini mendapat penolakan dari asosiasi profesi kedokteran karena berpotensi menghambat pelayanan pasien. Menkes Terawan juga dianggap hanya mengutamakan bidang radiologi yang juga menjadi spesialisasinya.

Oleh karena itu, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan lebih dari 30 asosiasi profesi kedokteran dan kolegium dokter spesialis lainnya meminta Terawan segera mencabut Permenkes 24/2020 itu.

“Dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Menteri untuk meninjau ulang PMK Nomor 24 Tahun 2020 dan mencabutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Ketua MKKI Profesor David Perdanakusuma, dikutip dalam keterangan resmi yang diterima CNNINdonesia.com, Selasa (6/10).

Sementara Harian Kompas, 6 Oktober 2020, memberitakan, aturan yang ditandatangani Terawan tersebut ditentang 41 organisasi profesi dan kolegium. Muncul kekhawatiran bahwa peraturan ini akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, mengingat jumlah dokter radiologi di Indonesia yang tidak begitu banyak.[sultantv]

(Visited 7 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.