25.3 C
Serang
Wednesday, June 23, 2021
spot_img

Para Tokoh Sepakat Cari Oknum Kasus Korupsi Hibah Ponpes

SERANG, SultantTv – Kasus korupsi dana bantuan hibah pondok pesantren tahun anggaran 2018-2020 senilai Rp 117 miliar semakin hari semakin menjadi perhatian masyarakat Banten.

Seperti pada diksusi publik yang digelar oleh Forum Lintas Batas dengan tajuk ‘Mencari Otak Korupsi Dana Hibah Ponpes’, di kafe House of Salbai, Kota Serang, Banten, Rabu (26/5/2021).

Menghadirkan narasumber antara lain KH. Embay Mulya Syarief (Ketua Mathlaul Anwar Banten), Kejati Banten, Uday Suhada (Direktur Utama ALIPP), Alwiyan (Pengurus PW Al Khairiyah Banten), Deni Iskandar (Aktivis Anti Korupsi), Fadullah (Sekjen FSPP Banten), Aloy Ferdinan (Pengacara Mantan Kabiro Kesra Banten), KH Matin Syarkowi (Tokoh Masyarakat Banten), Imaduddin Ustman (Pengasuh Ponpes NU Banten/ Ketua RMI PWNU Banten), Ujang Giri/ Ugi (Jubir Gubernur Banten).

Dalam paparannya, Uday mengatakan dirinya telah mencium aroma rasuah dan telah melaporkan dugaan kasus korupsi pada bantuan hibah ponpes ke Kejati Banten pada 14 April 2021 lalu.

Hal itu berdasarkan hasil investigasi dirinya di dua daerah yakni Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

“Hasil investigasi saya ada 46 ponpes fiktif, tidak ada wujudnya atau ghoib, di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Padarincang. Kemudian di Lebak, ada pemangkasan/ pemotongan bantuan hibah. Padahal ponpesnya ril ada,” ungkap Uday, dalam diksusi tersebut.

Ia menilai kasus dana hibah ponpes telah merusak marwah Provinsi Banten yang notabenya sebagai daerah yang religius.

Marwah para kiayi dan alim ulama di Banten, sambung Uday, harus senantiasa dijaga. Namun adanya kasus penyelewengan tersebut menjadi satu hal yang memprihatinkan.

“Padahal Pemerintah Provinsi Banten baru saja mengumumkan telah meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI (Badan Pemeriksaan Keuangan),” tegasnya.

Oleh karena itu, Uday meminta kasus penyelewengan dana bantuan ponpes ini diusut tuntas sampai terang benderang.

Senada, Ketua Majelis Pesantren Salafiyah Banten, KH Matin Syarkowi, menyerukan untuk melawan dan mengejar oknum di balik kasus korupsi dana hibah ponpes.

Menurutnya, dengan terjadinya kasus ini telah menjadikan ponpes sebagai objek bagi oknum, baik ASN maupun FSPP yang menyamar yang memiliki pemikiran kotor sehingga dana bantuan untuk ponpes pun disunat.

“Saya mendukung hal ini untuk membersihkan ponpes. Kita dukung Kejati Banten untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Matin.

Penegakan hukum di Banten terhadap kasus korupsi hibah ponpes pun diharapkan Gubernur Banten Wahidin Halim. Seperti yang disampaikan Agus Setiawan atau akrab disapa Kang Au selaku Kuasa Hukum Pemprov Banten dalam diskusi publik tersebut.

“Penuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh Kejati Banten dalam penyelidikan, terutama terkait dokumentasi, pemberkasan dan segalanya,” kata Kang Au, yang diketahui mewakili Jubir Gubernur Banten Ujang Giri.

Ia mengatakan bahwa pemberian bantuan dana hibah ponpes lantaran Gubernur Banten Wahidin Halim takjim kepada para kiyai maupun alim ulama dan amanat RPJMD.

Sementara itu, Sekjen FSPP Provinsi Banten, Fadullah menegaskan bahwa tidak adanya pemotongan dana bantuan hibah ponpes tahun anggaran 2018, lantaran dilakukan secara langsung via transfer ke rekening ponpes masing-masing.

Tak hanya itu, pihalnya juga melakukan beberapa tahapan mulai dari tahapan verifikasi faktual, verifikasi aspek legal, verifikasi perencanaan dan sebelum disalurkan sudah clear.

“Disalurkan lewat transfer antar bank sudah kita lakukan. Setelah disalurkan ada pakta integritas dari pihak ponpes, kemudian ketika diberikan buku tabungannya kita sampaikan bahwa tidak ada pemotongan. Terakhir dilaporkan, semua dilaporkan pas Rp 20 juta, tidak ada yang kurang,” jelas Fadullah.

Data ponpes tahun 2018 tercatat sebanyak 3.122. Jumlah tersebut yang menerima dana hibah ponpes dari Pemprov Banten melalui Biro Kesra tahun anggaran 2018.

“Kita nyatakan bahwa FSPP itu semuanya bersih, sesuai data yang ada. Sementara kelebihan dari data itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Itu data tahun 2018, karena data tahun 2020 kita tidak ada urusan,” tandasnya.

Aloy Ferdinan, pengacara mantan Kepala Biro Kesra Banten inisial IS, mengatakan bahwa kleinnya meminta dukungan dari masyarakat Banten untuk mengungkap kasus ini.

Bahkan kleinnya pun bersedia menjadi justice colaborator dan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap sedetail-detailnya seluas-luasnya siapa aja yang terlibat di dalam perkara dana hibah ini.

“Jadi pak Irvan bersedia jadi justic colaburator? Iya, dan itu sudah kami ajukan,” ujar Aloy. [Red/Roy]

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

10,549FansSuka
6,768PengikutMengikuti
33,600PelangganBerlangganan
spot_img
- Advertisement -spot_img

Artikel Terbaru