27.9 C
Serang
Monday, January 25, 2021

Melirik Keuntungan Bisnis Benih Lobster Ala Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Dari tujuh tersangka, salah satunya adalah Menteri KKP Edhy Prabowo.

Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai, tindakan dugaan suap tersebut merupakan fenomena mahalnya ongkos politik di Indonesia.

Menurutnya, Edhy yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak mungkin hanya mengambil keuntungan pribadi dalam kebijakan benih lobster, melainkan juga untuk pendanaan partai politiknya.

“Politik birokrasi dan korupsi sepertinya tidak bisa dipisahkan. Jabatan-jabatan politik banyak digunakan untuk pendanaan partai politik dengan menggunakan kekuasaan untuk ambil untung sebanyak-banyaknya,” kata Fikri seperti dikutip dari RRI, Kamis 26 November 2020.

Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

DPR menilai kebijakan tersebut merugikan karena pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang masuk dari kegiatan ekspor benih lobster sangat minim. Mengacu pada PP 75 Tahun 2015, tarif PNBP benih krustacea hanya sebesarRp250 per seribu ekor benih lobster.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta kebijakan itu dihentikan karena jumlah ekspor yang dilakukan telah melampaui batas ketentuan. Terlebih, Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) telah menegaskan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia telah mencapai batas eksploitasi.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities) Abdul Halim menilai sedari awal kebijakan Edhy membuka keran ekspor benih lobster memang bertentangan dengan aspirasi dari nelayan dan pembudidaya.

“Januari-Maret 2020, saya diskusi dengan pembudidaya lobster di Lombok Timur yang jadi andalan sentra budidaya lobster Indonesia. Mereka lebih menghendaki lobster itu dibesarkan di dalam negeri, kemudian diekspor setelah memenuhi berat tertentu,” seperti dilansir CNNINdonesia.com Kamis (26/11).

Memang, awalnya kebijakan Edhy sempat disambut hangat oleh para nelayan dan pembudidaya. Hal itu karena sebelumnya Permen KP No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panurulis spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), yang terbit di era Susi Pudjiastuti membuat kegiatan mereka nyaris terhenti.

Susi meyakini lobster lebih baik dibiarkan berkembang secara alami di laut lepas, sementara nelayan budidaya ‘teriak’ karena kesulitan mendapatkan bibit lobster untuk dibesarkan.[]

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

12,731FansSuka
6,619PengikutMengikuti
23,150PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Artikel Terbaru