Globalisme vs Patriotisme, Seteru yang Ditiupkan Trump di PBB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebut bahwa kebijakan yang ia tempuh untuk Amerika Serikat saat ini adalah menolak globalisme dan menjunjung patriotisme. Hal ini disampaikan dalam pidato di PBB pada Rabu (26/9).
“Amerika diatur oleh oleh orang Amerika,” kata dia. “Kami menolak ideologi globalisme, dan memeluk doktrin patriotisme,” lanjutnya lagi.
Menurut Trump, hal ini dilakukan karena tiap negara di dunia mesti, “bertanggung jawab dan mempertahankan diri dari ancaman terhadap kedaulatan, bukan hanya pemerintahan global, tetapi juga bentuk-bentuk pemaksaan dan dominasi baru lainnya,” kata dia.
Trump sejak awal kepemimpinannya memang telah menggaungkan semangat patriotisme ini. Inaugurasinya sendiri ia namakan “Hari Nasional untuk Devosi Patriotisme”, seperti ditulis kolumnis Katrina Vanden Heuvel di Washington Post.
Konflik globalisme dan patriotisme telah menjadi isu utama di banyak negara dalam beberapa tahun belakangan. Beberapa negara seperti Inggris dan AS mempertimbangkan kembali soal patriotisme.
Sebagai contoh, para pendukung Brexit di Inggris yang memilih keluar dari Uni Eropa secara ekstrim seringkali dianggap sebagai penganut paham Inggris yang sempit. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang ketakutan dengan asing dan ingin mengisolasi diri dari dunia.
Apa Itu Patriotisme?
Patriotisme seringkali disamakan dengan nasionalisme. Secara umum, patriotisme ini adalah perasaan positif terhadap satu negara, baik kecintaan, pengabdian, dan kebanggaan.

Selain itu muncul juga keharusan dan kewajiban untuk mendukung dan melindungi negara itu, seperti tertulis dalam jurnal pada Center for Humans & Nature.
Ketika sebuah negara diserang oleh negara lain, paham patriotisme ini selalu muncul. Orang-orang memiliki dorongan kuat untuk berkumpul, menujukkan kesetiaan, dan membela negara.
Paham Globalisme
Sementara paham globalisme adalah paham yang ingin menghubungkan dan menyatukan dunia, sehingga satu negara tergantung dengan negara lainnya. Saat paham ini diterapkan muncullah istilah globalisasi.
Globalisasi melibatkan pertukaran teknologi, politik, ekonomi, keuangan, dan budaya, seperti tertulis pada Khan Academy.
Globalisasi telah banyak menimbulkan efek positif dan membawa kemakmuran di banyak negara. Namun, dunia yang makin terhubung ini juga punya dampak negatif. Sebab, dunia yang saling terhubung dan ketergantungan ini bisa meningkatkan resiko kehancuran ekonomi global. Sebab, krisis ekonomi di satu negara bisa menular ke negara lain dan jadi mendunia, tidak terisolasi di negara itu saja.

Hal ini seperti terjadi pada krisis ekonomi dunia pada 2008-2009. Saat itu, krisis kredit properti di AS memicu krisis ekonomi dunia. Untungnya saat itu krisis ini tak berdampak serius kepada Indonesia.
Globalisme vs Patriotisme
Nilai patriotisme bisa dikatakan bertentangan dengan globalisme. Sebab, patriotisme berkomitmen terhadap kelompok lokal dan terbatas. Sementara globalisme ingin menyatukan dunia di bawah identitas universal atau “warga dunia”.
Bagi para penganut globalisme, pandangan patriotisme adalah pandangan yang sempit. Oxforddictionary.com menyamakan kata patriotisme dengan pikiran sempit, tidak liberal, tidak toleran, dan konservatif.

George Monbiot, mengungkap bahwa ketika terjadi konflik kepentingan antara negara Anda dan orang lain, sesuai definisinya patriotisme akan memilih untuk mementingkan kepentingan negara. Sementara internasionalisme memilih keputusan yang akan memberikan efek buruk paling minim, tak peduli dimana ia hidup. Sebab, internasionalisme percaya bahwa semua mahkluk punya hak yang sama, seperti ditulis Humans and Nature.
Pandangan seperti ini yang seringkali membuat banyak orang berpaling dari internasionalisme. Dasar pemikiran lain adalah pemerintahan dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Bukan untuk mengejar konsep abstrak demi kebaikan dunia.

Di panggung yang sama, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam kebijakan Trump yang mengisolasi AS dari globalisasi (REUTERS/Carlo Allegri)
Untuk itu, ekonom Inggris Larry Summers dalam artikelnya di Financial Times menyebut butuhnya pembentukan nasionalisme yang bertanggung jawab. Maksudnya, negara-negara boleh saja mengejar kesejahteraan ekonomi negara mereka, tapi tanpa merugikan negara lain.
Kesepakatan internasional dibentuk bukan dari berapa banyak batasan yang diruntuhkan, sebagaimana dipercaya oleh paham globalisme. Tapi dari seberapa besar kebijakan itu bisa memberdayakan warga dunia.[]