JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Hal ini disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat rapat dengan pemerintah, Kamis (19/5/2022).
Perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.
Pendapatan negara berubah dari Rp 1.846,1 triliun menjadi Rp 2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.
Komponen belanja dengan tambahan terbesar adalah subsidi BBM dan LPG Rp 71,8 triliun dan Listrik Rp 3,1 triliun. Sementara kompensasi yang harus dibayarkan adalah Rp 216,1 triliun. Sehingga total subsidi dan kompensasi adalah Rp 443,6 triliun. Maka dipastikan harga BBM, LPG dan listrik tidak naik.
“Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuh kepada harga domestik,” kata Said.
Pemerintah dan DPR juga sepakati tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 18,6 triliun. Selanjutnya ada tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun.
Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 triliun.
Defisit APBN 2022 akhirnya disepakati pada level 4,50% PDB atau Rp 868 triliun, lebih rendah dari yang sebelumnya 4,8% PDB atau Rp 840,2 triliun.
Sejumlah anggota dewan memberikan catatan kepada pemerintah. Antara lain tambahan anggaran pendidikan, penggunaan belanja yang tepat sasaran, dan penempatan dana di HIMBARA oleh pemerintah untuk mendukung kemampuan PLN dan Pertamina. []
