Ekonom menilai pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan banyak mengubah kondisi sektor minyak dan gas (migas) di Indonesia. Jumlah lifting minyak diprediksi akan tetap jeblok.
Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies atau CSIS Deni Friawan mengatakan masalah lifting minyak bukan soal siapa sosok menterinya. Dia mengatakan masalah sektor migas di Indonesia ada pada regulasi dan ekosistem bisnisnya.
“Masalah di sektor migas ini kan lebih pada masalah environment serta regulasi di sektor migas, termasuk masalah pembagian profit dari investasi dan kewajiban investasi yang membuat investor asing tidak mau berinvestasi,” kata Deni dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Senin, (19/8/2024).
Deni menilai selama regulasi dan ekosistem investasi itu tidak diperbaiki, maka siapapun menterinya kondisi lifting minyak akan sama saja. Karena itu, dia menilai reshuffle yang dilakukan Jokowi terhadap Menteri ESDM ini lebih berlatar belakang politik bukan menjawab tantangan perekonomian.
“Jadi bukan masalah menterinya, kalau menterinya tidak merubah aturan kondisi itu tidak akan berubah,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja melantik Bahlil menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Seusai dilantik, Bahlil mengungkapkan bakal menggenjot produksi migas siap jual atau lifting dalam negeri. Dia mengatakan di sisa waktu pemerintahan kurang dari dua bulan ini, dirinya akan fokus melakukan optimalisasi peningkatan lifting minyak di dalam negeri.
Hal itu perlu dilakukan mengingat lifting minyak dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dia menyebut meningkatkan lifting minyak adalah arahan yang disampaikan langsung oleh Jokowi langsung.
“Arahan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo, menyangkut dengan strategi penyiapan untuk meningkatkan lifting minyak kita, yang sekarang terus menerus turun,” kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai sedari awal reshuffle kali ini memang bukan untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Dia menilai perombakan ini lebih bernuansa politik untuk memuluskan transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Subianto.
Karenanya, dia meminta publik tak perlu banyak berharap. “Kita tidak bisa memberikan ekspektasi berlebih terhadap reshuffle di akhir masa jabatan Jokowi,” kata dia.[]
Sumber: cnbcindonesia.com
