JAKARTA – Sebagai langkah konkret memberantas mafia tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk sebuah tim lintas kementerian dan lembaga. Nantinya, tim ini akan diisi oleh kementerian/lembaga dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2022).
Menurut dia, saat ini banyak mafia tanah yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah, namun menang di pengadilan dan Mahkamah Agung (MA). Padahal, tanah tersebut merupakan tanah negara dan rakyat.
“Ini tadi presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan-aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya,” jelasnya.
Mahfud menyebut, keberadaan mafia tanah dinilai sangat meresahkan Negara dan masyarakat.
“Kita sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya, lalu bekerja di tingkat bawah sampai ke atas itu Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkracht sekalipun akan kita tingkatkan perdatanya. Akan kita lihat pidananya,” tutur Mahfud.
Sebelumnya, Jokowi pernah menekankan komitmen pemerintah dalam memberantas keberadaan mafia tanah di Indonesia. Untuk itu, dia meminta aparat kepolisian tak ragu-ragu dalam mengusut para mafia tanah.
“Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada,” jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden. []
