SERANG, Sultantv.co – Aktivis Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan (Karbala) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Serang, Kamis, 13 Februari 2025.
Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Abdul Gofur, dan anggota DPRD Kabupaten Serang Azwar Anas. Hadir pula Kabid Tata Ruang DPUPR Kabupaten Serang Furqon, dan Asda I Kabupaten Serang Haryadi.
Dalam audiensi tersebut, Koordinator Karbala, Ahmad Muhajir menuntut pimpinan DPRD Kabupaten Serang agar ikut terlibat dalam menyelediki apa yang terjadi di wilayah Pontang, Tirtayasa, dan Tanara (Pontirta).
Mulai dari persoalan percaloan tanah, pagar laut, intimidasi, penggembosan setiap aksi, hingga adanya aksi-aksi tandingan.
“Tuntutannya agar kita ini tidak bergerak sendiri. Dewan juga harus ikut bersama rakyat menyelidiki apa yang menjadi konflik hari ini di wilayah Pontirta soal percaloan tanah, pagar laut, intimidasi, penggembosan setiap kita aksi ada saja aksi-aksi tandingan. Itu yang memang harus kita sampaikan juga ke ruang yang terhormat ini,” ujar Muhajir.
Terkait jual beli laut, Muhajir mengaku masih mengidentifikasi, dan tiga pekan lalu pihaknya sudah melakukan pembongkaran pagar laut.
Sebab, ia menduga bahwa laut yang ada di wilayah Pedaleman Kecamatan Tanara tepatnya Kampung Pesisir sudah berjalan SHGB.
“Karena memang wilayahnya berdekatan langsung dengan Muncung, dekat banget itu. Kalau di Muncung sudah ada SHGB-nya. Saya khawatir dan saya menduga keras kalau laut (Tanara) pun sudah dijual oleh oknum-oknum tertentu ke PIK 2,” jelas dia.
Muhajir mengatakan, sebanyak 60 hektar laut di Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, diduga telah dijual oleh oknum.
Mirisnya, harga laut diduga dijual dengan sangat murah sekitar Rp 6.000 sampai Rp 8.000 per meter.
“(Dijual) ke PIK 2. Ada 60 hektar dan dijualnya diduga oleh satu orang Pedaleman juga, 6-8 ribu per meter. Itu harga laut murah banget kan,” ungkapnya.
Selama ini ada banyak temuan di lapangan, di antaranya pembongkaran pagar laut karena memang ada laporan warga nelayan yang kesusahan mencari ikan tangkap di sana.
Bahkan, ada patok-patok atau pagar-pagar laut yang ada di sana sebelum dibubarkan oleh oknum Kepala Desa, sudah hampir mirip reklamasi sudah diskat-skat dan tinggal diurug.
“Maka saya percaya pemerintah di Kabupaten Serang setelah kita datangi, akan bertindak tegas untuk memfollow up kegiatan yang sudah kita laporkan hari ini,” kata Muhajir.
Muhajir menduga adanya pagar laut di Tanara adalah indikasi laut sudah ber-SHGB. Pembebasan lahan pun masih terlihat kucing-kucingan dan terus berjalan, namun sayangnya tidak terpublis.
Pihaknya mengatakan akan terus menyelediki bersama-sama, sampai DPRD Kabupaten Serang kembali mengundang Karbala untuk membahas dan mencari solusinya.
“Di forum ini saya undang juga BPN dan dua perusahaan yang terafiliasi PIK 2. Cuma ada miskomunikasi, dikira obrolan internal antara Karbala dengan dewan. Pasti akan ada pertemuan lagi sebelum puasa,” tandasnya.(Roy)
