Setengah Hati Jokowi Redam Isu Pembakaran Bendera

Pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut, Jawa Barat, menimbulkan polemik. Pemerintahan Joko Widodo dinilai setengah hati meredam suhu politik di masyarakat.
Pasalnya, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) yang gencar memprotes pembakaran bendera dan memotori Aksi Bela Tauhid pada Jumat (26/10), tak diundang pada pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Padahal, untuk mendinginkan suasana yang panas terkait bendera tersebut, JK mengumpulkan sejumlah pimpinan ormas Islam dan lembaga negara berkumpul di rumah dinasnya pada malam hari tersebut.
“Kalau mau mendinginkan suasana ya tentunya mereka [FPI dan GNPF] dipanggil dong. Setengah hati ini. Mesti ada kesepakatan bersama, kalau cuma ada kesepakatan kaya kemarin ya, sama aja benih-benih perpecahan tak akan selesai,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Adi menilai sikap FPI yang kerap kontra dengan kebijakan pemerintah bukan tanpa alasan. Faktornya, kata Adi, pemerintah memperlakukan mereka berbeda dengan ormas yang akomodatif dengan pemerintah.
Menurutnya, FPI dan kelompoknya tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting oleh pemerintah.
“Jadi mengeras hubungannya, saya menduga kerasnya FPI dengan pemerintah saat ini karena ada perlakuan berbeda, mestinya ada langkah persuasif, kalau mereka didekati enggak mau tentu harus ada upaya lain,” ujarnya.
Adi menilai pemerintah seharusnya bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak ketiga untuk meredam suasana.
“Pemerintah kan memang berjarak ya, tapi kalau MUI yang mendekati GNPF, FPI, relatif mereka bisa diajak bicara. Nah, dengan upaya itu tentu aksi-aksi jalanan bisa dijinakkan,” kata dia.
Saat pertemuan dengan para pimpinan ormas di rumah JK berlangsung pada 26 Oktober lalu, Juru Bicara FPI yang juga Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif berharap dari sana dihasilkan keputusan yang bijak.
“Semua pihak harus bijak, gelombang Aksi Bela Tauhid sudah di mana-mana, jangan coba-coba ada pihak pihak yang melindungi penoda agama,” kata Slamet.
“Banser lewat GP Anshor legowo saja mengakui kesalahan anggotanya dan minta maaf secara terbuka atas pembakaran bendera, topi, ikat kepala dan pin kalimat tauhid. Agar kondisi bisa bangsa kondusif,” sambung Slamet kala itu.
Adi menduga pemerintah memiliki alasan tersendiri untuk tidak mengundang kelompok FPI. Ia berpendapat ormas-ormas Islam di Indonesia saat ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ormas yang akomodatif terhadap kebijakan pemerintah dan ormas yang berseberangan dengan pemerintah.
“Kalau yang kumpul sama Pak JK kemarin adalah ormas-ormas yang selalu mendukung pemerintah. Maka deklarasi kemarin memang penting tapi enggak menyelesaikan persoalan,” katanya.[]