SERANG – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten per Maret 2024 tercatat sebanyak 791,61 ribu orang.Â
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengklaim bahwa tidak menampik tingginya angka kemiskinan tersebut, Akan tetapi, menurutnya angka kemiskinan di Provinsi Banten sudah mengalami penurunan.
“Memang secara data kan kita terus urut bawa kemiskinan di Banten itu kan terus menurun. Tapi memang secara jumlah itu masih cukup tinggi, dan dari jumlah itu mungkin di beberapa konsentrasi tertentu harus kita lakukan pendekatan secara spesifik,” kata Al Muktabar kepada wartawan, Selasa (2/7).
Berbagai cara sudah dilakukan pihaknya untuk menurunkan angka kemiskinan baik melalui bantuan langsung, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, dan lain sebagainya.
Bahkan saat ini, pihaknya sedang berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan sektor pertanian terutama bidang pangan.
“Berbagai langkah kita lakukan untuk menekan angka kemiskinan itu, umpamanya kita juga mengadakan subsidi pangan secara langsung oleh pemerintah daerah atau bahkan nasional dari pemerintah pusat. Kemudian, kita melakukan langkah-langkah seperti mendorong sektor pertanian seperti cetak lahan sawah baru dan sektor pangan. Sehingga, dari sana akan terbuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.
“Selain itu, dengan penguatan tersebut, nantinya kita akan mendapatkan hilirisasi khususnya produksi padi dan beras. Makanya, hal itu (penguatan sektor pertanian, red) juga didukung oleh pemerintah pusat,” sambungnya.
Al Muktabar juga menuturkan, kemiskinan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan juga andil dari seluruh lapisan masyarakat.
“Itu kan tanggung jawab bersama, semua, baik kabupaten kota, Provinsi, secara pemerintahan dan juga tanggung jawab masyarakat, stakeholder, kita semua. karena apa? Itu kan cakupan yang luas dari tata kehidupan kita, kalau semua masyarakat menggiatkan keberdayaannya, maka itu tentu akan signifikan dalam rangka penurunannya,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar BPS tidak hanya melakukan survei mengenai kemiskinan, melainkan juga menggunakan metode sensus. Sehingga, data lengkap masyarakat yang masih masuk ke dalam kategori miskin bisa diketahui dan bisa dilakukan penanganan secara parsial.
“Yang saya ingin dapatkan dari data statistik itu orangnya siapa? di mana alamatnya? Jadi kami bisa lakukan penanganan secara parsial, per individu,” katanya.
“Kemudian ditangani secara rutin sehingga bisa diukur perubahannya. Jadi basis datanya itu menggunakan sensus. Karena dengan metode sensus ini benar-benar ketemu di mana, siapa, alamat KTP-nya dan seterusnya. Jadi kita bisa fokus betul menangani itu,” tambahnya.
