Sebagai upaya pemulihan ekonomi di Banten yang terdampak Covid-19, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menandatangani kesepakatan (MoU) pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 851,7 miliar. Keputusan ini ditanggapi Ikhsan Ahmad, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), bisa dimanfaatkan dengan baik dengan lebih fokus pada pemulihan ekonomi di Banten yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.
“Persoalannya sekarang, apakah bisa bermanfaat besar dan berdampak signifikan bagi masyarakat apa sebaliknya. Jika ditanya seberhasil apa nantinya, indikator keberhasilan bisa dilihat dari awal, faktor pendanaan. Pada proses tahapan selanjutnya, tahapan evaluasi akan terlihat. Indikatornya sederhana, kalau punya dampak baik, kita harus mendukung. Yang dikritisi adalah pada tahap perencanaan,” kata Ikhsan kepada Sultan TV, Kamis (17/9).
Menurut H Udin Saparudin, tokoh Banten, langkah Gubernur Banten ini, dalam posisi darurat, sah-sah saja dilakukan. Justru hal itu, kata H Udin, jurus jitu. Selanjutnya bagaimana ke depannya Pemprop bisa menyelesaikan masalah ini secara tuntas.
“Saya pastikan proses pinjaman itu solusi bagaimana menghadapi dinamika di Propinsi Banten. Dampak pandemi sangat dirasakan betul. Ini musibah buat kita. Terasa banget, apalagi di kalangan masyarakat akar rumput. Tapi jangan sampai peminjaman ini formalitas. Kalau sebatas formalitas, harus dikaji kembali,” kata H Udin saat dihubungi Sultan TV.
Tentang seberapa penting pemulihan ekonomi di Banten, menurut H Udin, UMKM mengalami krisis. Penggunaan pinjaman ini harus ditujukan pada sasaran yang tepat. Pinjaman anggaran juga berpaku pada kepentingan lebih besar, membantu yang terdampak.
“Harapannya, dengan pinjaman ini Bapeda dan Dewan harus mampu menangkap dari 11 juta 700 warga Banten ini, daerah mana saja yang butuh dibantu. Jangan memihak ekonomi orang kaya. Pemerintah jangan diam saja di belakang meja, tapi mengawasi,” pungks H Udin.[sultantv]
