Pilkada 2020 Bakal Jadi Momok Penyebaran Covid-19

Pilkada serentak dianggap menjadi momok baru penyebaran virus corona. Ini menjadi alasan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menolak penyelenggaraan Pilkada di era pandemi. Suara Kumala ini diwakili Ketua Advokasi Media Propaganda Kumala, Rusmani, saat dipertemukan dengan H Agus Sutisna S.IP., M.SI, Komiioner KPU Banten pada program Campus Pedia di Sultan TV beberapa waktu lalu.

Ini terkait aksi seruan moral Kumala di pos polisi Rangkasbitung pada 11 September lalu. Mereka mendesak pilkada 2020 dibatalkan karena dianggap memicu penulaaran covid-19

Rusmani menjelaskan, ia dan rekan-rekannya telah mengkaji Perpu nomor 2 tahun2020 tentang Pilkada  bisa diundur apabil ada bencaana alam, kerusuhan atau bencana lainnya.

Meski begitu, Agus Sutisna menjawab, pada Pilkada sekarang terdapat PKPU nomor 6 tahun 2020 yang bahkan sudah diubah dengan PKPU nomor 10 kira-kira seminggu lalu. PKPU ini mengatur tentang Pilkada di dalam situasi atau kondisi bencana nonalam.

“Saya ingin menyampaikaan satu hal penting. Dulu dalam semua pilkada tidak ada prinsip ini, baik dalam undang-undang pemilu atau undang-undang  pilkada. Ini prinsip yang harus ditegakkan oleh kami sebagai penyelenggara dalam pilkada sekarang, yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan masyarakat,” jelas Agus.  

Prinsip kesehatan dan keslamatan ini berlaku untuk peserta pemilu baik partai politik dan semua orang yang terlibat. Dari sinilah kata Agus, ada protokol kesehatan yang terdiri sekira 13 poin yang harus diterapkan. Mulai dari para petugas yang dirapid test, standar keselamataan kerja, penggunaan alat pelindung diri, hand sanitizer, pengaturan jarak, dan sebagainya. Dan ini dipraktikkan terutama dalam empat tempat kritis penyebaran virus seperti mengumpulkan banyak orang dalam bintek sosialisasi dan lain-lain. Terma di TPS (tempat pemungutan suara), akan ada konsep TPS sehat. Pemilih yang datang wajib bermasker. Sementara yang tidak bermakser akan diberi masker. TPS pun akan disterilisasi.

Agus mengaku, mengapresiasi aksi mahaasiswa dalam menolak Pilkada di era pandemi ini. Menurutnya,  bukan mahsiswa kalau tidak kritis. “Tentu saja kami mendengar. Tapi kami di daerah tidak punya otoritas menolak. KPU hanya bagian, semuanya bergantung pada keputusan politik tingkat nasional. Tidak bisa seenaknya ditunda. Kami yakin pemimpin kami amat sangat mendegar suara publik. Apapun ceritanya, penundaan atau dilanjut, posisi kami siap siaga. Kalau dilanjut, diterapkan dengan protokol kesehatan,” tuturnya. (sultantv)

(Visited 6 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.