SERANG – Sekretaris PP Muhammadiyah, Mut’i, mengungkapkan kesulitannya dalam memahami tindakan DPR yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang.
“Kami sulit memahami langkah DPR yang bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi (MK), sebagai lembaga legislatif DPR harusnya menjadi lembaga teladan dan senantiasa mematuhi undang-undang,” ujarnya.
Menurutnya, DPR, yang merepresentasikan kehendak rakyat, harus mengutamakan kebenaran dan kepentingan negara serta rakyat daripada kepentingan politik kekuasaan semata.
Mut’i menegaskan bahwa DPR harus menghormati lembaga yudikatif, termasuk MK.
Dengan adanya pembahasan RUU Pilkada 2024 yang berbeda dengan putusan MK mengenai persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, DPR berisiko menimbulkan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan.
Ini juga bisa memicu masalah serius dalam pilkada 2024 dan mengakibatkan reaksi publik yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif.
Mut’i menekankan pentingnya DPR dan pemerintah untuk sensitif terhadap aspirasi dari kalangan akademisi dan mahasiswa mengenai penegakan hukum dan perundang-undangan.
“Diperlukan sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan yang lebih luas,” pungkasnya.
