Keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan ditetapkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi usai menghadiri acara Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan IKN, Kalimantan Timur, dikutip dari Detikcom, Senin (7/10/2024).
Adapun, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, menggantikan Jokowi yang telah menjabat sebagai presiden 1 dekade.
Jokowi memastikan pemindahan IKN tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pasalnya, pemindahan ibu kota bukan hanya tentang pemindahan fisik, tapi juga pembangunan ekosistem. Ekosistem yang dimaksud termasuk fasilitas kesehatan hingga rumah sakit.
“Ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas,” tegasnya.
Selain itu, IKN harus terlebih dahulu memiliki berbagai fasilitas penunjang sosial sebelum menyandang gelar ibu kota baru. Mulai dari hal kecil seperti adanya warung-warung hingga tempat hiburan bagi warganya.
“Kemudian keramaian, restoran juga warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu harus siap,” ujar Jokowi.
“Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang. Semuanya itu harus siap. Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, terus mau apa?” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan alasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan sesuai arahan presiden, pemerintah ingin menyempurnakan ekosistem di IKN terlebih dahulu.
“Arahan Pak Presiden terakhir menunggu ekosistemnya disempurnakan, mulai dari sistem digitalnya lalu apartemennya dan lain-lain,” kata Anas
Dia mengatakan sebenarnya pemerintah telah menyiapkan lebih dari 500 unit apartemen untuk hunian para PNS. Namun, kata dia, Presiden meminta agar ekosistem di sana untuk disempurnakan lebih dahulu.
“Sebenarnya sudah kita siapkan untuk seluruh instansi, baik by name, by address, jabatannya dan lain-lain, kita tinggal tunggu arahan Pak Presiden,” kata dia.[]
Sumber: cnbcindonesia.com