SERANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Banten melaporkan bahwa realisasi belanja negara di Provinsi Banten hingga November 2023 mencapai Rp23,55 triliun, atau 88,40 persen dari pagu.
Hal itu berarti ada pertumbuhan sebesar 1,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Belanja negara terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah (TKD).
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Banten, Amra, menekankan bahwa belanja negara telah memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.
“Belanja negara mendukung program-program strategis nasional dan daerah, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat,” Konferensi Pers APBN Kita Regional Banten Periode s.d. 30 November 2023 dan Desiminasi KFR TW III 2023, melalui zoom meting, Rabu (27/12).
Belanja K/L mencapai Rp8,18 triliun atau 81,75 persen dari pagu, menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,77 persen. Salah satu komponen penting pada belanja K/L adalah belanja modal yang digunakan untuk biaya pembebasan lahan, peningkatan kapasitas jalan, pengamanan pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, pembuatan sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing.
Pertumbuhan belanja modal mencapai 16,37 persen, merupakan kontribusi dari pembangunan jaringan pengaman pantai KEK dan rekonstruksi jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing pada Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika.
Selain itu Belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp1,02 triliun atau 86,67 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 19,33 persen. Program bansos seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar memberikan akselerasi signifikan pada pertumbuhan ini.
Belanja TKD terealisasi sebesar Rp15,37 triliun, atau 92,40 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 1,41 persen. Realisasi TKD disalurkan untuk mendukung belanja Pemda yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa menjadi komponen utama yang tumbuh positif. (Fik)
