DPRD Provinsi Banten mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar membuka peluang pendapatan yang lebih variatif. Hal itu menyikapi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten yang tidak mencapai target.
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengungkapkan, realisasi PAD Provinsi Banten pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp11,20 triliun dari target sebesar Rp11,44 triliun atau sekitar 97,93%. Padahal, dia berharap, realisasi PAD Provinsi Banten mencapai 100% atau bahkan lebih.
“Rekomendasi kita, [Pemprov Banten] mencoba menggali banyak peluang pendapatan baru, baik pajak maupun retribusi, supaya target yang kita canangkan tercapai,” kata Budi Prajogo di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Kamis (6/7/2023).
Budi menyebut, tidak tercapainya target PAD Provinsi Banten tidak lepas dari belum bangkitnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Meski begitu, dia mengapresiasi Pemprov Banten yang kembali berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Banten juga telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. Hal itu dilakukan pada Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (6/7) sore.
“Mudah-mudahan, selesainya pengesahan ini akan mempermudah Pemprov Banten beserta DPRD Banten dalam proses pembahasan anggaran selanjutnya, baik di perubahan 2023 ini maupun anggaran murni 2024,” pungkasnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menuturkan, Pemprov Banten telah melakukan beberapa pengembangan pada sektor pendapatan. Upaya itu dilakukan untuk mengoptimalkan pajak daerah.
Al Muktabar menuturkan, pihaknya terus berupaya dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pengembangan inovasi pembayaran.
“Intensifikasi dan ekstensifikasi terus kita giatkan, dan pencapaiannya cukup baik saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Al Muktabar menegaskan bahwa pihaknya terus menguatkan rencana pendapatan dan proses pembelanjaan. Salah satunya dengan menggulirkan APBD untuk pembelanjaan-pembelanjaan sebagai supporting kinerja ekonomi di daerah.[Bian]
