Covid-19 Melanda, Kasibat Klaim WH-Andika Sejahtera

Bencana pandemi Covid-19 terus menghantui kehidupan masyarakat Banten. Alih-alih fokus menangani pandemi, Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy diklaim Kasibat (Koalisi Banten Menggugat) sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda karena refocusing.

Inilah isu yang dibawa Kasibat saat aksi di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) Rabu (3/9/2020). Menurut Kasibat yang terdiri dari Komunitas Soedirman 30 dan Kumpulan Mahasiswa Lebak (Kumala), inilah yang menjadi bukti bahwa prioritas WH-Andika bukan kesehatan rakyat di tengah pandemi. Melainkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan terlebih banyak persoalan yang dialami oleh para garda terdepan Covid1-9.

“Watak pemerintah masih saja memikirkan proyek-proyek yang tertunda demi mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Menjadi perhatian kita semua. Bagaimana tindakan Pemprov merespons resesi Indonesia. PEN di fokuskan kepada tiga aspek, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelas Fikri Maswandi, mewakili Kasibat.

Terlebih di awal, lanjut dia, WH-Andika diketahui mengajukan peminjaman dana ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan RI. Hitungan yang diajukan WH-Andika adalah Rp 4,9 triliun. Sekira Rp 856 miliar masuk kepada APBD perubahan 2020 dan sisanya Rp 4.1 triliun masuk ke APBD Murni 2021.

“Pembayaran utang ini dibebankan kepada rakyat selama hitungan tahun. Jelas kita lihat barometer tindakan yang dilakukan Pemprov jauh dari kepentingan untuk rakyat. Ini menjadi hal menyakitkan untuk hati rakyat. Jika, kita rinci dana pinjaman sebesar Rp 856 miliar masuk untuk pembiayaan Sport Center yang menyedot dana sebesar Rp 430 miliar atau sekitar 50,22 persen. Artinya setengahnya dialokasikan kepada pembangunan Sport Center. Dana tersebut direncanakan untuk menyerap 7.500 tenaga kerja. Padahal kenyataannya tidak akan menyerap tenaga kerja sejumlah 7.500. Kita akhirnya tahu bagaimana empati dari Pemprov untuk masyarakat sendiri,” papar Fikri. 

Sudah seharusnya, kata dia, masyarakat dan mahasiswa memperhatikan secara utuh kinerja dari WH-Andika yang semakin amburadul dalam membangun Banten. DPRD yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program gubernur malah menjadi instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan.

“Situasi yang krisis dialami oleh masyarakat tidak membuka mata para pemimpin yang ada di Banten. Uluran tangan para pemimpin lewat kebijakan untuk rakyat rasanya sudah jauh dari harapan. Sudah seharusnya gubernur peka terhadap keadaan masyarakat. Pendidikan menjadi permasalahan vital yang harus ditanggulangi. Situasi sekarang memaksa semua serba daring. Perlu biaya lebih untuk para orang tua. Terlebih usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum mendapatkan stimulus bantuan dari Pemprov padahal ini adalah jantung pergerakan ekonomi rakyat kecil,” kata dia lagi.

Tuntutan yang diajukan Kasibat pada WH-Andika ada empat poin. Pertama, pendidikan dan kesehatan harus menjadi sasaran utama program PEN. Kedua, UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN. Ketiga, realokasi dana anggaran harus transparan. Keempat, komitmen padat karya dalam pembangunan Sport Center.[sultantv]

(Visited 3 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.