Utang Pemprov Senilai Rp 4,99 Triliun Dianggap Janggal

Kebijakan pemerintah Provinssi Banten yang meminjam dana Rp 4,99 triliun dianggap janggal dan bakal membebani masyarakat. Ini diungkapkan Moch Ojat Sudrajat SS, pemerhati kebijakan publik.

Melalui pers release yang diterima Sultan TV, Ojat menyebut beberapa poin yang dianggap janggal. Antara lain kejanggalan dari mekanisme pengiriman surat.

Surat dari Pemprov Banten Nomor 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus 2020. Sementara kata dia, ketentuan teknis yakni  PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 105/PMK.07/2020 baru diundangkan tanggal 7 Agustus 2020.

“Pertanyaannya, bagaimana Pemprov Banten bisa mengetahui dengan sangat cepat terbitnya PP nomor 43/2020. Kapan pembahasan TAPD Pemprov Banten untuk melakukan pinjaman tersebut dimana Pemprov Banten sudah bisa menghitung Biaya Provisi sebesar 1% dari jumlah Pinjaman PEN. Bagaimana Pemprov Banten bisa mengetahui kalau pinjaman PEN ini tingkat suku bunganya 0% per tahun?” jelas Ojat kepada Sultan TV, Rabu (23/9).  

Ditanya apakah utang ini akan membebani masyarakat atau ada dampak buruk bagi Provinsi Banten ke depannya? Ojat menjawab, belum bisa menyatakan dampak buruk.

“Tapi beban masyarakat yang akan muncul. Belum biaya pengelolaan pinjaman. Kurang lebih 2 tahun Rp9,2 miliar. Kalau 10 tahun bisa 92 miliar. Itu yang menurut saya harus terbuka kepada masyarakat Banten. Apalagi tenornya 10 tahun. Harus transparan jangan sampai seolah-olah pinjaman dipakai untuk pembangunan,” tuturnya.

Alternatif yang bisa dilakukan Pemprov selain berhutang dalam menyelesaikan masalah kata Ojat, kalau saat ini pilihannya agak susah selain pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT SMI.

“Karena memang selain Pemrov Banten yang saya tahu provinsi lain juga banyak yang pinjam. Hanya saja coba diukur, jumlah utang yang akan diambil. Bisa jadi bahan pertimbangan. Jangan mewariskan utang,” kata dia.

Menurutnya, seharusnya Pemprov Banten dan DPRD Provinsi Banten mempertimbangkan ketentuan PP 58 Tahun 2018 Tentang pinjaman Daerah. Ini terkait pinjaman jangka menengah saja sudah mempersyaratkan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. [sultantv]

(Visited 7 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.