SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meningkatkan kesiapsiagaan bencana tingkat pendidikan. Nantinya, akan melibatkan pemerintah Jepang.
Hal itu, akan dilakukan dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang diusulkan oleh BPBD Banten.
Dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas siswa dan sekolah dalam menghadapi risiko bencana secara terstruktur, namun implementasi program ini masih menghadapi tantangan.
Hal itu diungkapkan oleh perwakilan Kemenlu RI, Gayatri Marisca dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana melalui Pendidikan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Kamis (24/10).
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan kegiatan terymerupakan tindak lanjut dari Sesdilu Kemenlu RI yang telah dibuka bersama Pj Gubernur Banten, Rabu (23/10).
Ia juga mengatakan para peserta yang mengikuti FGD itu, nantinya akan mengidentifikasi tentang pengembangan atau penanggulangan bencana di Provinsi Banten, yang nantinya bisa juga diterapkan di negara lain. Seperti di Jepang yang memiliki karakteristik bencana yang mirip.
“Selain itu, tentu kita berharap ada penanganan di manajemen, artinya manajemen kebencanaan yang sudah diterapkan di negara-negara maju, kemudian bisa diaplikasikan di kita khususnya di Banten,” katanya.
Menurutnya, pihaknya telah mengusulkan SPAB untuk dilakukan di tingkat sekolah. Namun sejauh ini pihaknya telah melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah dalam beberapa tahun ini.
“Kita juga sosialisasi ke pendidikan anak usia dini, kita beri pelatihan, kemudian penayangan tentang standar operasional, yang tentu sesuai dengan kemampuan anak,” jelasnya.[]
