More

    Tingkatkan Kesiapsiagaan, Pemprov Banten Bakal Gandeng Jepang

    SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menjalin kerjasama dengan negara Jepang dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana melalui pendidikan.

    Rencana tersebut mendapat dorongan langsung dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    Hal itu diungkapkan oleh perwakilan Kemenlu RI, Gayatri Marisca dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana melalui Pendidikan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Kamis (24/10).

    Ia mengatakan bahwa Provinsi Banten sangat rentan terhadap bencana alam. Kata dia, Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Banten 2022-2026, terdapat 14 jenis bencana dengan tingkat risiko tinggi hingga sedang, termasuk gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan tsunami.

    Lanjutnya, kondisi itu menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki resiko paling signifikan di Indonesia.

    “Ini alasan kami kunjungan lapangan dan memilih Provinsi Banten, apalagi Banten ini dekat dengan Ibu Kota Jakarta, jadi kalau Banten aman maka Jakarta aman,” katanya kepada wartawan.

    Oleh karena itu, perlunya meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan masyarakat Banten dalam mitigasi dan mengurangi resiko bencana melalui pendidikan.

    Lebih lanjut, salah satu program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang diusulkan oleh BPBD Banten bertujuan untuk memperkuat kapasitas siswa dan sekolah dalam menghadapi risiko bencana secara terstruktur, namun implementasi program ini masih menghadapi tantangan.

    “Dalam FGD ini kami juga menghadirkan narasumber dari Jepang, beliau menceritakan tentang ketahanan bencana disana, terutama dari segi pendidikan. Di Jepang pendidikan kebencanaan itu masuk dalam sekolah bahkan dari tingkat SD diajarkan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong kerjasama Pemprov Banten dengan Pemerintah Jepang dalam hal meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana melalui pendidikan.

    Kerjasama tersebut dapat ditindak lanjuti dengan berbagai sektor, contohnya pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya dalam penanggulangan bencana.

    “Mungkin ke depannya kita bisa mengundang dari pihak BPBD Banten untuk bisa melihat langsung di Jepang, bagaimana persiapannya, tapi memang tuh jangka panjang kami harapkan Kemlu bisa terus mendorong itu,” katanya.

    Menurut Gayatri penanganan bencana skala kecil dapat dilakukan secara mendiri jika pendidikan kesiapsiagaan diajarkan di sekolah.

    Akan tetapi, untuk penanganan skala besar tetap dilakukan atau ditindaklanjuti oleh BPBD.

    “Kita harap apa yang dilakukan Jepang bisa ditiru oleh Indonesia. Jadi jangan secara sporadis ke sekolah, karena sumber daya BPBD juga terbatas,” tuturnya.

    Dikatakan Gayatri, kurikulum merdeka telah menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memasukkan materi yang menurutnya penting untuk daerahnya. Maka ia berharap melalui Dinas Pendidikan materi kesiapsiagaan ini masuk ke sekolah-sekolah.

    “Banten dengan rawan bencana ini, maka pendidikan itu penting dan berharap dapat ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan di Provinsi Banten,” jelasnya.[]

    Artikel Terkait

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    0FansSuka
    16,400PengikutMengikuti
    44,600PelangganBerlangganan
    - Advertisement -

    Artikel Terbaru