SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengajukan sebanyak 11.737 status honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024.
Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan pihaknya tengah mengusulkan kuota sebanyak 11.737 untuk rekrutmen PPPK di tahun ini. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah honorer yang terdata di kantornya.
“Semua honorer di kita ada 11.737, terdiri dari tenaga teknis, administratif, kesehatan, pendidikan baik P1, P2 sampai P4 semua diusulkan tahun ini,” katanya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (18/3).
Kata dia, Pemprov Banten diminta untuk menyelesaikan persoalan honorer hingga Desember 2024 nanti. Hal itu, sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat melalui Kemenpan-RB.
“Karena amanatnya 2024 harus diselesaikan sampai Desember,” ujarnya.
Ia juga mengatakan perekrutan PPPK yang akan dilaksanakan Mei nanti, akan dilakukan secara bertahap bahkan bisa mencapai empat kali sesuai dengan kebutuhan.
“Pertama setelah lebaran, paling cepat awal Mei sudah mulai seleksi,” jelasnya.
“Semuanya diselesaikan periodik sampai Desember, jadi beberapa kali, karena pengadaan PPPK atau ASN ini bisa 4 kali setahun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nana menyampaikan, rekrutmen tersebut diselenggarakan oleh Kemenpan RB melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sementara BKD di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota bertugas sebagai fasilitator.
“Tesnya tetap di ranking dari prioritas, yang lolos berarti diangkat duluan, yang belum lolos setelah seleksi dipertimbangkan tetap untuk mendapatkan, tapi bertahap sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Dengan begitu, Nana juga memastikan tidak ada lagi non PNS selain PPPK, kemudian untuk honornya itu berasal dari APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dan APBD Pemprov Banten.
“Honornya APBN dan APBD kolaborasi antara DAU dari Pusat dan PAD dari daerah,” tandasnya. (Fik)
