SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bekerjasama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, menandatangani Pakta Integritas untuk mewujudkan Provinsi Banten bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Dengan pakta integritas lewat rencana aksi ini kita mencoba dengan menciptakan transformasi, Adaptif, Inivatif, Kolaboratif dan Inklusif ” ujar Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (15/6/2022).
Leo, sapaan akrabnya, juga menyinggung tingginya tingkat korupsi yang ada di Banten. Bahkan, ia mengungkap, semenjak bertugas selama 4 bulan di Banten, ia telah menangani sebanyak 21 kasus korupsi.
“Sudah 4 bulan saya di sini, sudah ada 21 kasus korupsi. Saya sampaikan ketika saya hadir disini, dan saya melihat kasus korupsi disini menjadi perhatian. Masih ada perkara terkait pengadaan barang dan jasa, titip sana titip sini, calo sana-sini. Disini kita komitmen bersama. Saya selaku kejati tidak akan bermain disitu dan menindak tegas mereka,” ungkap Leo.
Ia menyebut, perkara kasus korupsi di Banten didominasi oleh penyelewengan pada pengadaan barang, hingga aksi nakal sejumlah oknum untuk meloloskan sejumlah proyek.
Penandatanganan Pakta Integritas ini juga disaksikan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar. Al berharap, kepada Anggota DPR dan seluruh stakeholder terkait untuk terus melakukan kolaborasi demi menciptakan masa depan Banten yang lebih baik.
“Saya menyaksikan pakta integritas antara kejati dan DPRD Prov Banten yang pada dasarnya itu untuk jalannya kebaikan,” ujar Al.
“Harapannya karena di dalam Pakta Integritas itu terdapat komitmen-komitmen, berharap komitment itu dilaksanakan dengan bersama” tambahnya.
Al menambahkan, nantinya semua agenda kerja Pemprov Banten merupakan bentuk implementasi dari rencana aksi Pakta Integritas.
“Semua agenda kerja, karena pakta integritas ini menyangkut tatanan komitmen dalam rangka good goverment dan clean government, pemerintahan daerah adalah gubernur dan DPRD,” tutupnya. (Bum)
