Banyak Ketimpangan pada UU Cipta Kerja, Ini Alasan SPN Turun ke Jalan

Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten turun ke jalan menolak keras UU Omnibus Law yang dianggap merugikan para pekerja. Ketua DPD SPN Banten Intan Indria menjelaskan, alasan utama ribuan pekerja turun ke jalan melakukan aksi Omnibus Law pada Rabu (14/10/2020) kemarin karena banyak hal ketimpangan yang terdapat di UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu.

“Isinya sangat mendegradasi kesejahteraan buruh dan masyarakat Indonesia. Di beberapa pasal tercantum salah satunya hilangnya pasal 59 dalam UU 13 tahun 2003 mencantumkan terkait pekerja kontrak. Tidak lagi ditampilkan di UU Cipta Kerja. Sehingga nanti ada kemungkinan dikontrak seumur hidup,”jelas Intan kepada Sultan TV, Kamis (15/10/2020).

Disebutkan UU ini untuk membuat lapangan kerja tapi di pasal terkait tenaga kerja asing, izin terhadap tenaga kerja asing dipermudah. Sehingga ini akan berdampak terhadap meluapnya tenaga kerja asing ke Indonesia.

“Ini akan melemahkan atau mengurangi penyerapan tenaga kerja pribumi sendiri,” kata Intan.

Kemudian pada pasal 66, lanjut Intan,terkait jenis pekerjaan yang dapat di-outsourching-kan. Jenis-jenis pekerjaan itu sudah tercantum di UU nomor 13 tahun 2003. Hanya ada lima jenis pekerjaan yang dapat di-outsourching-kan.

“Tetapi di UU Cipta Kerja ini pasal 66 dihapuskan, sehingga seluruh jenis pekerjaan yang ada di Indonesia bisa di-outsourching-kan. Maka jaminan untuk seorang pekerja tetap tidak ada lagi,” imbuhnya.

Terkait cuti, jelas Intan, memang cuti melahirkan dan tahunan memang masih ada. Tapi ada cuti panjang untuk karyawan yang sudah bekerja lima tahun dihapuskan dari UU. Sementara terkait upah, di UU Cipta Kerja ini penghitungan berdasarkan satuan hasil dan waktu. Pekerja yang tidak dapat mencapai target akan terdampak. Bisa melalui pemotongan upah atau upah tidak sesuai. Saat ini saja, kata Intan, masih banyak perusahaan nakal yang menangguhkan upah para pekerja.

“Ditambah lagi, dalam UU Cipta Kerja ini hanya menyebutkan Upah Minimum Regional (UMR), tidak ada lagi UMSK sehingga tidak ada skala dan struktur upah yang seharusnya diterima oleh pekerja. Maka tidak ada lagi tunjangan seperti jenis pendidikan. Itu tidak ada lagi skala dan struktur upah. Jadi untuk level pekerja lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak ada lagi level pembedanya. Maka, akan sia-sia akhirnya. Untuk adik-adik mahasiswa setelah lulus nanti, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari level pendidikannya,”tukas Intan.    

Terkait jaminan sosial yang menurut ini saat ini masih disclaimer, ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi di UU tidak dijelaskan siapa yang akan membayar, apakah pemerintah atau perusahaan. “Atau lagi-lagi harus buruh yang membayar jaminan. Padahal upahnya sudah tidak sesuai,” kata dia.   

Terkait amdal pun menjadi klaster masalah lain yang menjadi sorotan Serikat Pekerja Nasional dan memutuskan untuk turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja ini.  

Kekhawatiran selain upah yang tidak menyejahterakan buruh juga demi mendatangkan investor tapi mematikan buruh. Satu hal yang perlu diingat kata Intan, upah buruh yang murah akan memengaruhi pada inflasi dan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Ini berdampak besar pada perekonomian Indonesia yang bakal melemah.

Terkait kekhaawatiran untuk buruh perempuan, jam kerja yang tadinya maksimal 14 jam diubah menjadi 18 jam seminggu. Ini akan sangat berdampak pada sistem reproduksi yang dimiliki para buruh perempuan. Tentunya akan berpengaruh pada sistem kehidupan masyarakat.

“Kita tahu hampir 80 persen buruh di Banten adalah perempuan,” tuturnya.

Saya selalu mengajak kepada buruh pekerja dan masyarakat di Banten untuk bersama-sama melakukan gerakan perlawanan dan penolakan karena UU Cipta Kerja ini sangat tidak pro terhadap pekerja dan rakyat. “Sangat tidak adil diterapkan di Indonesia karena sangat tidak prosedural pada penerapan dan penetapannya,” kata Intan.

Aksi tolak UU Cipta Kerja SPN kemarin, kata Intan berjalan lancar. Pemerintah daerah pun merespons dengan baik.

“Sampai saat ini ada repsons baik dari pemerintah daerah, salah satunya dari DPRD Kabupaten Serang sudah memberikan surat rekomendasi menolak dengan tegas UU Cipta Kerja. Begitu pun dilakukan Plt Bupati Serang yang menandatangani surat rekomendasi. Mereka menyampaikan, mereka menampung aspirasi dari kawan-kaawan serikat pekerja juga menyampaikan penolakan dan keberatan terhadap UU Cipta Kerja meminta Pemerintah Pusat untuk segera mengeluarkan Perppu,” tukasnya.[sultantv]

(Visited 3 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.