SERANG, Sultantv.co – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Golkar, Muhsinin, menyayangkan adanya pemangkasan anggaran kesehatan tahun 2025 melalui program BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar.
Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut sangat merugikan masyarakat kurang mampu yang menggantungkan biaya pengobatan melalui program jaminan kesehatan.
Ia menilai, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, sehingga anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seharusnya tetap dijaga.
“Seharusnya yang untuk masyarakat itu jangan dipotong, kan kesehatan untuk masyarakat miskin, bukan untuk kita yang menengah ke atas,” kata Muhsinin, Selasa, 16 September 2025.
Muhsinin menambahkan, pemangkasan ini dapat menimbulkan dampak serius, terutama bagi warga miskin yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit rujukan milik pemerintah.
“Sehingga terganggu kan pengobatan untuk orang-orang miskin itu. Saya juga protes keras itu,” ucap wakil rakyat Dapil Kabupaten Serang ini.
Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang akhirnya gagal mendapatkan perawatan medis karena keterbatasan kuota anggaran BPJS Kesehatan.
“Sehingga banyak masyarakat yang mau berobat ke rumah sakit Banten itu akhirnya kembali lagi, enggak bisa,” jelas Muhsinin.
Politisi Golkar ini juga mengungkapkan rasa kecewanya karena informasi pemangkasan anggaran tidak disampaikan langsung oleh pihak eksekutif, melainkan justru ia dapatkan dari pihak BPJS Kesehatan.
“Waktu murni (APBD perubahan) itu dipotongnya. Saya tahunya dari orang BPJS-nya, alasannya efesiensi,” ujar Muhsinin. (Roy)
