More

    Anggarkan Rp 38 Miliar Untuk Kendaraan Listrik, Pemkab Pandeglang Banjir Protes

    PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berencana menggelontorkan dana sebesar Rp38 miliar untuk membeli kendaraan listrik untuk kebutuhan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW).

    Rencana belanja tersebut terungkap rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023, Rabu (10/8).

    Tentunya, rencana belanja tersebut menuai pro dan kontra. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten dengan peningkatan penduduk miskin terbanyak.

    Yaitu bertambah 10,99 ribu jiwa menjadi 131,43 ribu jiwa (10,72%) pada Maret 2021 dari posisi Maret 2020. Dengan demikian, angka itu menempatkan Pandeglang sebagai kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Provinsi Banten.

    Rencana belanja tersebut tentu menuai pro dan kontra. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut terdapat 4 fraksi yang menolak tentang perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

    Sementara itu fraksi yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik ialah fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku bahwa rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah daerah kepada RT/RW yang telah membantu jalannya roda pemerintahan.

    Menurut Irna, gaji Rp150 ribu per bulan yang diterima RT/RW selama ini dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan kinerja yang mereka lakukan selama ini. Oleh sebab itu, harus ada penghargaan lain yang diberikan pemerintah kepada mereka.

    “Intinya tadi itu sudah disetujui semua karena APBD itu bukan hanya milik legislatif saja, Bukan hanya usulan legislatif saja tapi ada juga usulan kebutuhan legislatif dan eksekutif dan semuanya kedua usulan itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan rakyat. Katanya (RT/RW) kami ini bekerja siang dan malam dikasih insentif Rp150 ribu untuk sekedar operasional, karena mobil engga bisa kami kasih, kendaraan enggak bisa dikasih ya kami lihat yang jadi solusinya,” kata Irna, Kamis (11/8/2022).

    Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra Erin Fabiana mengatakan pihaknya setuju dengan Bupati untuk memperhatikan RT/RW. Akan tetapi, dia menilai bahwa urgensi yang harus dilakukan oleh bupati adalah menaikkan insentif RT/RW, bukan memberikan sepeda listrik.

    “Kalau insentif lebih terasa bagi RT/RW. Akan tetapi untuk sepeda listrik dirasa belum waktunya untuk saat ini diberikan, sebab persoalan infraktuktur masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar di Kabupaten Pandeglang,” kata Erin.

    Senada, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi mengaku bahwa sebenarnya DPRD lebih mendorong untuk pembangunan infrastruktur karena saat ini bidang infrastruktur lebih memerlukan perhatian serius dari pemerintah ketimbang pengadaan sepeda listrik. Mengingat, uang tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang.

    Bahkan infrastruktur manfaatnya dianggap lebih besar terasa dan merata untuk masyarakat jika dibandingkan dengan sepeda listrik yang hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja.

    “Sisi anggaran, kita lebih mendorong program Jakamantul. Itu sangat bermanfaat sekali, karena terasakan oleh semua elemen masyarakat,” ucapnya. []

    Artikel Terkait

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    10,527FansSuka
    16,400PengikutMengikuti
    37,500PelangganBerlangganan
    - Advertisement -

    Artikel Terbaru