Dalam dinamika politik Indonesia, politik identitas sering kali muncul sebagai senjata utama para calon kepala daerah untuk menggalang dukungan. Fenomena ini bukanlah hal baru, namun dampaknya terhadap tatanan sosial dan keutuhan bangsa semakin dirasakan. Dalam konteks yang ideal, politik identitas bisa menjadi alat untuk memperjuangkan kesetaraan dan pengakuan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi eksploitasi yang memperdalam polarisasi sosial dan memicu ketegangan antar kelompok.
Menurut Pengasuh Mayla Nusantara Ribut Nur Huda, politik identitas sangat bersebrangan dengan semangat ideologi bangsa yakni Pancasila. Keutuhan dari keberagaman bangsa Indonesia bisa terancam akibat label politik identitas.
“Edukasi kesadaran politik identitas belum ini belum sepenuhnya disadari oleh banyak pihak. Dalam jangka pendek dan pragmatis, politik identitas mungkin bisa menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, tapi dalam jangka panjang ini bisa menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa,” kata Ribut saat menjadi narasumber dalam Talk Show ‘Bincang Hari Ini bertajuk Menghindari Politik Identitas’ di Sultantv, Kamis (18/7) di Jakarta.
Ribut menegaskan, para politikus perlu menyadari bahaya politik identitas dan perlunya pendidikan dan moderasi untuk melawan politik identitas dengan mengambil prinsip-prinsip Islam yang mempromosikan moderasi melalui pengetahuan. Ribut juga menyoroti pentingnya menghargai keberagaman Indonesia dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa.
Ia menambahkan, politik identitas dapat menyebabkan masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Polarisasi ini dapat mengikis solidaritas nasional dan memperdalam perpecahan sosial. Eksploitasi politik identitas sering kali mengarah pada intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Intoleransi ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan menciptakan ketegangan yang berkelanjutan di masyarakat.
“Ini dampak yang mesti kita antisipasi. Dampak lainnya adalah kesenjangan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya aparatur desa bisa saja berbuat tidak adil karena adanya tekanan identitas, dan label ‘kita’ dan ‘mereka’. Ini tentu saja sangat berbahaya,” papar Ribut.[]
