SERANG, Sultantv.co – Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang menilai Wali Kota Serang beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), tidak konsisten dalam menjalankan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.
Ketidakkonsistenan ini diawali dengan adanya sejumlah calon siswa yang mencabut berkas dan pindah ke SMP negeri, padahal siswa tersebut sudah mendaftar di SMP swasta.
Ketua FOKKS Kota Serang, Deni Gumelar menyebutkan contoh kasus cabut berkas ini terjadi di SMP Islam Al Munawaroh.
Ia menuturkan, pada 26 Juni tercatat ada 53 calon siswa yang mendaftar di sekolah tersebut melalui SPMB online.
Namun pada 1 Juli data-data tersebut hilang begitu saja, menyusut menjadi 7 orang. Bahkan, hanya 1 siswa yang mengembalikan berkas pada saat registrasi ulang.
Hingga pada akhirnya, data calon murid di SMP Islam Al Munawaroh hanya mendapatkan 13 orang, hasil gabungan dengan pendaftar offline.
“Dari data yang kami himpun ada beberapa temuan yang sudah mendaftar ke sekolah swasta, tetapi data terakhir itu masih ada cabut berkas ke SMP negeri,” ungkap Deni, saat ditemui di SMP Islam Al Munawaroh yang berlokasi di Perum Ciracas, Kota Serang, Jumat, 11 Juli 2025.
Selan itu, Deni mengatakan usulan penambahan satu rombongan belajar (rombel) atau ruang kelas baru di masing-masing SMP negeri, dinilai telah mencederai komitmen bersama tentang SPMB.
Menurutnya, dengan adanya penetapan daya tampung per kelas di SMP negeri, saat ini SMP swasta masih memiliki 2.600 kursi kosong atau kekurangan calon siswa.
Dirinya juga tidak sepakat, apabila kapasitas ruang kelas di SMP negeri dipaksa harus memuat 48 hingga 50 siswa, karena dinilai tidak akan efektif dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Karena akan berjejal di ruang kelas. Termasuk rasio guru dan siswa juga harus dipertimbangkan,” jelas Kepala Sekolah SMP Islam Al Munawaroh ini
Bahkan, lanjut Deni, Wali Kota Serang menjanjikan akan memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada sekolah SMP swasta. Dengan catatan, pihak sekolah swasta mau menggratiskan biaya sekolah bagi calon murid baru.
“Kami juga sudah menyanggupi. Ada 27 sekolah SMP swasta yang siap menggratiskan. Nah itu kan berarti ada solusi dari kami,” ujarnya.
“Jadi menurut kami harusnya pemerintah bisa memberdayakan sekolah swasta, kalau pun tujuan akhirnya adalah mengentaskan anak putus sekolah. Kenapa kami tidak dilibatkan,” terang dia.
FOKKS menyayangkan atas sikap Pemkot Serang yang berencana mengusulkan penambahan rombel, lantaran merasa pihaknya tidak dilibatkan.
“Tidak ada kordinasi dari pihak dinas (pendidikan dan kebudayaan), pihak pemerintah (kepala daerah), maupun dari pihak dewan,” ucap Deni.
Atas kejanggalan tersebut, Deni melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Banten perihal beberapa temuan selama SPMB 2025 berlangsung.
“Kami tadi melaporkan ke Ombudsman terkait dengan adanya ketidakkonsistenan dari Dinas Pendidikan, dimana sebelumnya ada penandatanganan komitmen bersama SPMB. Ternyata kami di lapangan berkebalikan,” ungkapnya.
Dia berharap, Pemkot Serang segera membatalkan usulan penambahan rombel khususnya di SMP negeri.
Sebagai solusinya, cukup melibatkan 53 sekolah swasta yang tergabung dalan FOKKS untuk menampung calon siswa yang gagal masuk di SMP negeri, sebab saat ini masih ada 2.600 kursi kosong di SMP swasta.
“Artinya diserahkan ke sekolah swasta itu untuk pemerataan pendidikan di Kota Serang. Kami harap supaya sekolah swasta bisa eksis. Kemudian, guru guru juga bisa mendapatkan penghasilan. Dari pada sekarang seakan akan memunculkan kebutuhan RKB (Ruang Kelas Belajar), padahal di sekolah swasta sudah ada RKB yang kosong,” beber dia.
“Yang diterima tahun ini ada 1.072 siswa. Jadi masih ada 2.600 bangku kosong di sekolah swasta, dari total keseluruhan daya tampung sekitar 3.000 murid,” tandas Deni. (Roy)
