Tertangkap Saat Demo UU Cipta Kerja? Pusbakumadin Siap Beri Bantuan Hukum Gratis

Insiden penangkapan pengunjuk rasa baik dari kalangan mahasiswa maupun buruh pada aksi UU Cipta Kerja Omnibus Law, membutuhkan pendampingan advokasi. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang belum paham cara mendapatkan advokasi dan bantuan hukum.

Suwadi SH,  Ketua DPC Pusat Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pusbakumadin) Kota Serang menjelaskan, bagi mahasiswa atau buruh yang tertangkap saat demo, harus paham apa yang diperjuangkan. Pusbakumadin siap membantu pendampingan advokasi ini gratis.

“Jangan ikut- ikutan. Mereka juga harus mengikuti aturan hukum bagaimana menyampaikan pendapat, dan tidak anarkis,” jelas Suwadi seusai menjadi pembicara pada Bincang Hari Ini Sultan TV, Senin (12/10/2020).

Sementara bagi teman atau keluarga pengunjuk rasa yang tertangkap, menurut Suwadi, harus segera menghubungi advokat untuk pendampingan hukum. “Caranya bisa datang ke Sultan TV kemudian menyambungkan pada kami di Pusbakumadin untuk meminta bantuan pendampingan. Kami siap mendampingi dari penyelidikan, penyidikan, sampai pengadilan,” lanjut Suwadi.

Mengenai penangkapan pengunjuk rasa di Banten, Suwadi mangapresiasi Polda Banten yang kooperatif. Karena pada kenyataannya, beberapa Polda di daerah lain, tidak seterbuka Polda Banten dalam hal ini.

“Informasi yang kami dapat, ada sekitar 30-an orang yang ditangkap. Kita dampingi mereka secara gratis. Yang sedang kita tangani ada warga Pelawad, Ciruas, yang ditangkap saat unjuk rasa di depan UIN SMHB di Ciceri, Kota Serang,” jelasnya.

Suwadi menghimbau, bagi yang akan berunjuk rasa, harus mematuhi aturan seperti jam aksi tidak melebih waktu yang ditentukan, menaati protokol kesehatan, dan jangan sampai disusupi pihak ketiga.

“Awas ada pihak ketiga yang menunggangi, harus hati-hati.Menyampaikan aspirasi itu diatur undang-undang. Jaga situasi atau lokasi sehingga tidak dimasuki atau disusupi,” imbuhnya.  

Pada gelombang aksi Omnibus Law kali ini, Suwadi mengatakan, pengunjuk rasa yang tertangkap jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pada aksi menolak pembubaran KPK pada 2019 lalu. “Karena isunya lebih seksi. Mohon maaaf, UU ini seperti ada pesanan tertentu. Jadi saat disahkan, gejolak baru muncul. Ada miss pada proses pembuatan hukum. Kami menghimbau pada yang di atas, jangan alergi kritik karena ini membangun. Kami sebagai praktisi hukum, tahu tahapan hukum itu dibuat,” jelas Suwadi. (sultantv)

(Visited 14 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.