SERANG – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banten, Muhtarom menyebut pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pembangunan Provinsi Banten.
Keberadaan pemerintah daerah, kata mantan Kepala Inspektorat Provinsi Banten itu, adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang membangun masyarakat.
“Jelas dan tegas keberadaan pemerintah adalah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat,” tukas bekas Kepala Bappeda Banten itu, saat menjadi Narasumber Focus Discussion Group (FGD) Gawekuta Institute, di Sultan Center, Lingkungan Beberan Banjarsari, Serang, Senin (17/1/2022).
Muhtarom menambahkan, perencanaan yang dibuat oleh pemerintah juga berdasarkan pada hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat Banten.
“Tentunya ada legislatif yang ikut terlibat dalam pembangunan yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Melalui forum yang disebut dengan Musrembang yang melibatkan, LSM, Wartawan, Tokoh Masyarakat dan Forkominda dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhtarom juga memaparkan berbagai capaian yang telah diraih sepanjang empat tahun terakhir, khususnya pada sektor investasi. Mengutip data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), realisasi investasi di Provinsi Banten diatas capaian nasional meski dalam kondisi pandemi.
Adapun nilai realisasi investasi Provinsi Banten hingga triwulan III (Januari-September) Tahun 2021 mencapai sebesar Rp 45,601 triliun, dengan 10.143 proyek atau sebesar 88.89% dari target investasi sebesar Rp 51.30 triliun.
Berdasarkan capaian realisasi investasi tersebut, Provinsi Banten menempati posisi peringkat ke-4 secara nasional dengan rincian, realisasi investasi sebesar Rp 22,41 triliun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi investasi sebesar US$ 1.584,9 juta untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Muhtarom menyampaikan berbagai potensi wisata dan agrowisata yang bisa mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Banten. “Dengan potensi tersebut, pemerintah senantiasa berpikir toolnya, infrastrukturnya supaya masyarakat Banten tidak jadi penonton. Dan tidak ada disparitas di Banten,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Gawekuta Insttute Adih dalam kesempatan tersebut menyoroti tentang pengangguran di Provinsi Banten yang tinggi, yang dianggap tidak paralel peningkatan investasi di Banten. “Capaian investasi yang tinggi dan pengangguran yang masih tinggi menjadi tandatanya besar,” ungkap Dosen Ekonomi Untirta ini.
Adih juga menyinggung Index Kebahagiaan Warga Banten yang rendah. Menjawab hal tersebut, Muhtarom menekankan pentingnya kolaborasi. “Inilah pentingnya sinergi antara akademik, penelti agar bisa memberikan feedback kepada pemerintah,” jelas Muhtarom lagi.
Sementara itu Direktur Eksekutif Gawekuta Institute Abdul Muiz mengutarakan, pihaknya berkeinginan secara konsisten secara periodik mengulas dinamika dan persoalan di Banten. “Untuk pekan ini, kita coba mengangkat tema Pembangunan Banten berdimensi Kebudayaan dan Berkelanjutan,” ungkap Muiz.
Selain Sekda Banten, FGD itu juga menghadirkan Asisten Intelijen Kejati Banten Adhiyaksa Dharman Yulianto dan Budaya Banten Toto St Radik dengan pemantik, Pengarah Gawekuta Institute, Aji Bahroji. []
