27.9 C
Serang
Saturday, September 18, 2021
spot_img

Sidang Perdana Korupsi Hibah Ponpes Digelar, Kerugian Negara Capai Rp70 Miliar

Sidang perdana kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) hibah untuk pondok pesantren yang merugikan negara hingga Rp70 miliar berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Rabu (8/9).

Terdapat lima terdakwa pada kasus ini, di antaranya Irvan Santoso selaku mantan Kabiro Kesra Pemprov Banten dan Toton Suriawinata selaku Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra Provinsi Banten.

Selain itu, ada Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

Kelimanya didakwa melanggar Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Yusuf Putra dalam dakwaannya menyebutkan bahwa pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tidak melakukan evaluasi persyaratan dan kajian penelitian secara cermat terhadap berkas proposal dan verifikasi lapangan calon penerima hibah.

“Dokumen proposal pengajuan hibah, naskah perjanjian hibah daerah NPHD, dan pakta integritas serta dokumen proposal pencairan dan laporan pertanggungjawaban hibah dibuat dan ditandatangani oleh pihak selain pimpinan ponpes sebagaimana persyaratan dalam pencairan dana bantuan hibah ponpes,” ungkap JPU Muhammad Yusuf Putra.

Penerimaan bantuan dana hibah oleh FSPP juga tidak sesuai peruntukkan dan tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah.

“Tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan dana hibah yang lengkap dan sah atas bukti transfer dan bukti penggunaan dana pelaksanaan kegiatan,” ujar Yusuf.

Di tahun 2018, pencairan dana hibah dari Biro Kesra Pemprov Banten diserahkan ke FSPP sebagai lembaga atau organisasi yang tidak berhak menerima dan menyalurkan hibah ponpes.

Sedangkan pada 2020, pencairan dana hibah dari Biro Kesra diserahkan kepada masing-masing ponpes. Kemudian sebagian dana hibah itu di antaranya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), termasuk terdakwa Epieh Saepudin, Tb Asep Subhi, dan Agus Gunawan.

Kerugian negara akibat kasus ini total mencapai Rp70 miliar. Dengan rincian, hibah ke ponpes pada 2018 yang merugikan negara hingga Rp65 miliar dan pada tahun 2020 senilai Rp5 miliar.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

10,527FansSuka
6,768PengikutMengikuti
33,900PelangganBerlangganan
spot_img
- Advertisement -spot_img

Artikel Terbaru