SERANG, Sultantv.co – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Serang mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang tetap menggelar Safari Ramadhan di sejumlah lokasi.
Padahal saat ini di seluruh daerah, termasuk Pemkab Serang, tengah menerapkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, serta jelang menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang.
Sehingga, mahasiswa menilai keputusan ini sebagai bentuk ketidakseriusan Pemkab Serang dalam mengelola anggaran, sekaligus mempertanyakan prioritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Jika memang kondisi keuangan daerah sedang dalam efisiensi, maka seharusnya kegiatan seremonial seperti ini bisa ditunda atau bahkan ditiadakan.
Ketua Umum PC PMII Kabupaten Serang, Nurhidayat, menegaskan bahwa Pemkab Serang gagal memahami urgensi dan prioritas penggunaan anggaran di tengah situasi krusial seperti sekarang.
“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin Pemkab Serang berbicara tentang efisiensi anggaran, sementara di saat yang sama mereka tetap menggelar Safari Ramadhan yang jelas-jelas membutuhkan biaya besar? Jangan sampai ini hanya menjadi ajang pencitraan pejabat di tengah kondisi daerah yang membutuhkan pengelolaan keuangan lebih bijak,” tegas Nurhidayat, melalui keterangan resminya, Rabu, 6 Maret 2025.
Seperti diketahui, Kabupaten Serang saat ini sedang menghadapi PSU Pilkada sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Nurhidayat, PSU bukan hanya sekadar pemungutan suara ulang, tetapi merupakan ujian bagi demokrasi di wilayah Kabupaten Serang.
PSU membutuhkan kesiapan anggaran, infrastruktur, serta sosialisasi yang masif agar dapat berjalan secara jujur, adil, dan transparan.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pemkab Serang sudah memastikan bahwa anggaran untuk PSU telah dialokasikan dengan cukup dan tepat sasaran?
PC PMII Kabupaten Serang melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya fokus Pemkab Serang dalam memastikan PSU berjalan dengan baik.
Daripada menghabiskan dana untuk kegiatan Safari Ramadhan yang lebih bersifat seremonial, seharusnya Pemkab lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran.
Salah satunya adalah untuk meningkatkan sosialisasi PSU kepada masyarakat agar partisipasi pemilih tetap tinggi, dan tidak ada kesan PSU hanya formalitas belaka.
“Jangan sampai PSU ini menjadi sekadar ajang formalitas belaka yang pada akhirnya tidak membawa perubahan bagi demokrasi di Kabupaten Serang. Pemkab harusnya lebih fokus pada ini daripada menggelar acara yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Nurhidayat.
Ia memandang bahwa sejak awal Pemkab Serang selalu berbicara tentang efisiensi anggaran. Tetapi ironisnya, mereka tetap mengadakan kegiatan yang membutuhkan biaya besar tanpa urgensi yang jelas. Ini adalah bentuk ketidakkonsistenan yang harus dikritisi.
Sehingga ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh Pemkab Serang, terutama terkait jumlah anggaran yang digunakan untuk Safari Ramadhan.
Jika Pemkab Serang benar-benar berkomitmen terhadap efisiensi anggaran, maka seharusnya Safari Ramadhan ini tidak perlu diadakan atau setidaknya dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak membebani keuangan daerah.
Nurhidayat menduga bahwa Safari Ramadhan ini hanya menjadi ajang pencitraan dan kepentingan politik tertentu, apalagi jika ada oknum yang memanfaatkannya sebagai cara untuk mendulang simpati menjelang PSU.
Maka, pihaknya menuntut Pemkab Serang untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran daerah. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi kegiatan seremonial yang tidak berdampak nyata, sementara kebutuhan fundamental seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan proses demokrasi justru dikesampingkan.
“Kami menegaskan bahwa kami tidak menolak kegiatan keagamaan, tetapi harus ada pertimbangan rasional dalam pengalokasian anggaran,” katanya.
Pemkab seharusnya lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan Ramadhan yang tidak membebani keuangan daerah. Misalnya mengoptimalkan masjid-masjid setempat tanpa harus menggelar acara besar-besaran yang menghabiskan anggaran.
Jika Pemkab Serang tetap memaksakan Safari Ramadhan ini tanpa transparansi anggaran yang jelas, maka wajar jika masyarakat mencurigai bahwa ada kepentingan tertentu di balik agenda ini.
Nurhidayat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemkab. Terutama dalam memastikan anggaran publik digunakan secara benar, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jika Pemkab Serang tetap nekat melanjutkan pemborosan ini tanpa transparansi yang jelas, maka kami siap melakukan aksi dan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Serang. Rakyat sudah cukup lelah dengan janji-janji manis tanpa realisasi,” tutup Nurhidayat. (Roy)
