Jakarta, 5 Agustus 2025 — Proses pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 resmi berlangsung. Sebanyak tujuh calon ketua umum bersaing memperebutkan mandat untuk memimpin organisasi alumni terbesar di Indonesia itu.
Pemilihan kali ini digelar melalui mekanisme e-vote dengan prinsip one man one vote. Seluruh alumni UI yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya melalui aplikasi UI Connect. Untuk bisa memberikan suara, para pemilih diwajibkan melewati proses validasi dengan memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), nomor telepon, serta alamat e-mail yang terdaftar.
Namun, di tengah antusiasme alumni, muncul isu yang mengundang perhatian. Beredar kabar bahwa salah satu kandidat diduga telah mengantongi sekitar 6.000 NPM alumni UI yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Data tersebut disebut akan digunakan untuk melakukan registrasi ke aplikasi UI Connect tanpa sepengetahuan para pemilik NPM. Kandidat yang sama juga dikabarkan mendapat dukungan dari seorang ketua umum partai politik besar yang menjadi penyokong utama pemerintahan Prabowo–Gibran.
Isu ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi tercederainya integritas pemilihan. Sejumlah alumni menilai klarifikasi resmi sangat diperlukan agar kepercayaan terhadap proses demokratis di tubuh ILUNI UI tetap terjaga.
“Kalau isu ini benar, tentu sangat berbahaya bagi integritas pemilihan. Tetapi jika tidak benar, juga perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan fitnah,” ujar Soleh Saptaguna, alumni program studi ilmu Fisika UI yang kini bekerja untuk sebuah perusahaan elektronik di Singapura.
Parpol Ikut ‘Bermain’
Selain dugaan penyalahgunaan sekitar 6.000 NPM alumni UI oleh salah seorang kandidat, muncul pula kabar mengenai ikut ‘bermain’-nya sejumlah partai politik dalam proses pemilihan ini.
Sejumlah alumni khawatir keterlibatan partai politik dapat menggeser semangat pemilihan dari kepentingan alumni menuju agenda politik praktis. “ILUNI UI seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh alumni, bukan arena perebutan pengaruh partai. Kalau benar ada intervensi politik, ini jelas mencederai independensi organisasi,” ujar Roby Marbun, salah seorang alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Pengamat demokrasi kampus menilai bahwa fenomena ini mencerminkan semakin intensnya partai politik mencari basis dukungan di ruang-ruang alumni universitas ternama. “Organisasi alumni besar seperti ILUNI UI menjadi incaran karena pengaruh sosial dan politiknya yang luas. Jika tidak diantisipasi, pemilihan bisa berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu,” kata John Dear, alumni UI yang bekerja sebagai peneliti politik di sebuah lembaga riset di Jakarta.
Yunan yang mewakili panitia pemilihan menegaskan bahwa sistem validasi di UI Connect dirancang untuk mencegah penyalahgunaan data. Mereka juga berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan terkait dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI 2025–2028 tidak hanya menjadi ajang kontestasi kepemimpinan, tetapi juga menentukan arah kontribusi alumni UI terhadap bangsa. Karena itu, seluruh alumni diimbau untuk aktif menggunakan hak pilihnya dan ikut mengawal agar proses ini berjalan jujur, bersih, dan bermartabat.
