Panitia khusus (Pansus) pengawasan haji DPR membuka kemungkinan bakal menemui Pemerintah Arab Saudi guna mengungkap dugaan kejanggalan pelaksanaan ibadah haji 2024.
“Mungkin harus ke Saudi Arabia bertemu para pihak, Pemerintah Saudi, kedutaan, perusahaan rekanan dan lain-lain,” kata anggota pansus angket haji dari fraksi PKB Luluk Nur Hamidah lewat pesan singkat, Jumat (12/7).
Selain itu, Luluk menyebut mereka juga berencana memanggil penyelenggara travel haji dan umrah serta perusahaan terkait lainnya mulai dari catering makanan dan penyedia layanan bus.
Ia menyampaikan pansus angket haji ini akan mulai bekerja pada masa reses. DPR lewat rapat paripurna pada Selasa (9/7) kemarin mengesahkan pembentukan pansus hak angket haji 2024. Sebanyak 35 anggota turut meneken pembentukan pansus itu. Pansus hak angket pengawasan haji 2024 itu diisi 30 orang yang berasal dari seluruh fraksi DPR.
Sebanyak tujuh anggota dari PDIP; Golkar dan Gerindra masing-masing empat orang; PKB, NasDem, Demokrat, PKS masing-masing tiga orang. Lalu, dua orang dari PAN, dan satu orang dari PPP.
Sumber: cnnindonesia.com
