Nasib Kredit di Masa Pandemi

Fitria Cahyaningtyas

* [Penulis adalah Mahasiswa PKN STANl]

Pada awal Maret lalu, Indonesia digemparkan karena adanya dua orang yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19 (Corona Virus Diasese). Kabar tersebut tentunya mengagetkan seluruh warga Indonesia, bagaimana tidak dua orang tersebut berasal dari kota depok yang mana lokasinya tidak jauh dengan Ibukota Provinsi DKI Jakarta. Himbauan pemerintah untuk selalu berhati-hati, menjaga kesehatan, menggunakan masker dan menjauhi kerumunan tak henti-hentinya diberitahukan melalui media sosial, siaran televisi, dan media lainnya.

Sejak Indonesia melaporkan dua orang yang terkonfirmasi, pada akhir Maret lalu hanya dalam waktu satu bulan tercatat ada 1.528 orang yang terkonfirmasi positif virus corona, dari jumlah tersebut 81 orang pasien dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal dunia. Melihat angka orang positif yang terus meningkat tajam dalam waktu satu bulan, Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan aturan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan sejak 10 april lalu dan diikuti oleh beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah salah satunya Provinsi Jawa Barat yaitu Bogor, Depok dan Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona, suatu wilayah untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, harus memenuhi kriteria yaitu jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, ketentuan yang dimaksud yaitu meliputi peliburan sekolah (study from home) dan tempat kerja (work from home), pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas atau tempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, juga pembatasan moda transportasi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar terus diperpanjang hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona, namun opsi ini tentu saja berpengaruh besar pada aktivitas sehari-hari masyarakat yang berada di wilayah yang menerapkan aturan PSBB,

khususnya pada aktivitas perekonomian pada sektor rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), korporasi, maupun sektor keuangan.

Seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani dalam kesempatan Press Conference Bersama Terkait Stimulus Ekonomi pada 1 April lalu “sektor UMKM adalah yang juga terpukul, yang selama ini menjadi safety net sekarang mengalami pukulan yang sangat besar, karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial” ujarnya

Kesulitan perekonomian akibat pembatasan sosial ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, pada sektor rumah tangga, banyak pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dampaknya mereka kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Lalu pada sektor UMKM. akibat adanya PSBB , mereka tidak dapat melakukan kegiatan usaha seperti biasanya sehingga terganggunya kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit dan juga pada perbankan risiko kredit untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan yang berpotensi memperburuk kondisi perekonomian .

“Di tahun 1997/1998 UMKM itu masih resilient sekarang ini di kondisi ini UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat” ujarnya kembali

Krisis kesulitan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun 1998 dengan kondisi COVID-19 sekarang ini memliki perbedaan, Pada krisis 1998 UMKM masih dapat bertahan dalam kondisi tersebut namun pada kondisi ini UMKM sangat terpuruk bahkan lebih buruknya lagi hingga collapse karena sama sekali tidak ada kegiatan perekonomian pada masyarakat.

Namun diharapkan UMKM dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kemungkinan terjadinya resesi, seperti halnya pada saat krisis tahun 1998 yang pada kondisi itu UMKM menjadi pemeran utama perekonomian karena mengandalkan ekonomi kemasyarakatan

Di tengah kesulitan perekonomian, kabar baik di dapat dari Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Independen yang mengatur kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 yaitu berupa pemberian relaksasi kredit / pelonggarn syarat–syarat kredit bagi debitur yang terkena dampak secara langsung maupun secara tidak langsung pada sektor ekonomi termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Stimulus kredit yang diberikan untuk membantu pelaku UMKM yang terkena dampak COVID-19 melalui program restrukturisasi kredit yaitu subsidi bunga selama enam bulan, penundaan angsuran atau pembayaran cicilan pokok. Yang dalam hal ini , pelaku UMKM selaku debitur melakukan pengajuan kepada pihak perbankan untuk restrukturisasi kredit.

Debitur yang dapat mengajukan harus memenuhi syarat yaitu, merupakan UMKM, Usaha Menengah, dan/atau koperasi dengan plafon kredit paling tinggi 10 milyar, tidak termasuk Daftar Hitam Nasional, berkategori performing loan yang lancar dan memiliki NPWP. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria / syarat diatas, maka debitur dapat mengajukan restrukturisasi.

Kebijakan stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak ini dimaksudkan agar memberikan keringanan bagi debitur dalam pembayaran pokok dan/atau bunga, hal ini merupakan salah satu dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.

Program ini juga sebagai respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terkena dampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia

UMKM yang merupakan pelaku usaha yang mendapatkan Prioritas Utama dari kebijakan ini, di untungkan dengan adanya stimulus kredit atau keringanan kredit yang akan sangat membantu apabila pelaku usaha selaku debitur mengajukan restrukturisasi sehingga cicilan pokok dan bunga dapat di restrukturisasi.

Anto Prabowo selaku Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK mengatakan “jika bank/leasing tidak melakukan restrukturisasi, maka bank/leasing tersebut tidak menjadi objek atau lembaga jasa keuangan yang bisa menikmati stimulus Perpu Nomor 1 tahun 2020 tersebut” ujarnya. Dalam hal ini , dapat diartikan bahwa restrukturisasi kredit adalah syarat bagi industri keuangan untuk mendapatkan stimulus. Oleh karena itu baik debitur dan kreduitur mendapatkan bantuan dalam restrukturisasi kredit.[]

(Visited 28 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.