JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar para penjabat (Pj) kepala daerah tetap netral menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan tertutup dengan 48 orang Pj kepala daerah di Istana Negara, Jakarta.
“Ya (Jokowi meminta pj. kepala daerah netral). Kita sebagai penjabat harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis,” kata Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Jokowi, kata Bachyuni, juga memerintahkan Pj kepala daerah mendukung Pilkada 2024. Para penjabat diminta memastikan ketersediaan anggaran untuk gelaran itu.
Pesan lainnya yang disampaikan Jokowi berkaitan dengan pengelolaan APBD. Jokowi meminta agar Pj kepala daerah menggunakan anggaran untuk belanja produk dalam negeri.
“Yang ketiga adalah mengedepankan vaksin dalam rangka pandemi supaya cepat berlalu di Indonesia,” ujar Bachyuni.
Sebelumnya, pemerintah telah menunjuk 48 orang sebagai Pj kepala daerah. Kebijakan itu dilakukan merujuk aturan penyerentakkan pilkada pada Undang-Undang Pilkada.
Pilkada tahun 2022 dan 2023 akan digeser ke November 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah berwenang menunjuk penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. []
