JAKARTA – PP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).
Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta para kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP untuk menandatangani surat pernyataan.
Megawati mengikuti penandatangan itu secara virtual ditemani Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, memandu acara yang wajib bagi para Pejabat Penyelenggara Negara tersebut. Sebelum ditandatangani, seluruh isi surat pernyataan dibaca oleh Komarudin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama ratusan kepala daerah meneken surat pernyataan bermaterai di meja masing-masing.
Namun, secara khusus, Komarudin meminta para gubernur dan wakil gubernur menandatangani surat tersebut di depan.
Dalam surat tersebut mereka berkomitmen antara lain untuk berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Lalu di poin berikutnya, para kepala daerah PDIP ini menyatakan tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki.
Berikut isu surat pernyataan para Kepala/Wakil Kepala Daerah:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebagai Pejabat Penyelenggara Negara:
1. Berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara Iangsung atau tidak Iangsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
4. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang — undangan dan menerapkan seluruh asas — asas umum pemerintahan yang baik (good corporate governance) dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, pembuatan/penundaan/pencabutan/pembatalan keputusan, penggunaan Diskresi, pendelegasian mandate, penerbitan izin/dispensasi/konsesi;
5. Bersikap jujur, transparan, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
7. Menjadi teladan bagi bawahan serta senantiasa melaksanakan pengawasan berjenjang secara intensif dan berkesinambungan;
8. Melaporkan informasi pelanggaran integritas kepada pihak yang berwenang;
9. Menerima laporan informasi pelanggaran integritas dan menjaga kerahasiaan data dan identitas pemberi informasi;
10. Menjaga kerahasiaan seluruh data dan dokumen dibawah penguasaan pemerintah daerah;
11. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka segala konsekuensi hukum menjadi tanggungjawab pribadi, saya akan mentaati dan mengikuti seluruh proses hukum serta slap mengundurkan diri dari jabatan;
12. Tidak akan menerima pembelaan atau bantuan hukum apapun dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana.
Megawati meminta para kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDIP menjadi pemimpin bukan sekedar pejabat.
“Jadilah pemimpin bukan pejabat. Karena pejabat pensiun, pemimpin tidak. Semoga memiliki kepintaran dan pengetahuan yang dalam,” ujar Megawati.
Megawati berharap apa yang disampaikannya tidak hanya didengar tapi juga dipikirkan oleh para kepala daerah. Dia juga berpesan para kepala daerah PDIP untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tidak hanya satu bidang saja. []
