More

    Kejati Banten Usut Dugaan Korupsi Oknum ASN Bea Cukai

    SERANG – Kejaksaan Tinggi Banten menerima laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) aksi pemerasan terhadap jasa kurir yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Kasus ini, diduga merugikan Negara sebesar Rp 1,7 Miliar.

    Kejati Banten mengungkap ASN Bea Cukai berinisial QAB melalui perantara berinsial VIM, telah melakukan pemerasan kepada PT SKK selaku perusahaan jasa kurir.

    Tertulis berupa surat peringatan tanpa alasan yang jelas dan verbal berupa ancaman penutupan usaha perusahaan tersebut, semua dilakukan oknum QAB.

    ”Oknum tersebut diduga minta uang setoran Rp 5.000 per kilogram barang kiriman dari luar negeri. Akan tetapi pihak perusahaan jasa kurir hanya mampu memberikan Rp 1.000 per kilogram. Oleh sebab itu, usahanya terus mengalami gangguan selama satu tahun, baik verbal maupun tertulis,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Senin (24/1/2022).

    Kejati Banten telah meminta keterangan 11 orang terdiri dari pihak ASN Bea dan Cukai maupun pihak swasta. Selain itu, Kejati Banten juga menyita sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan pemerasan.

    “Diduga, QAB selaku ASN pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu berwenang memberikan Surat Peringatan, mengusulkan pembekuan operasional izin perusahaan jasa titipan,” ucap Asisten Intelijen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano.

    Pihak Kejati juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dari tangan ASN pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berinisial VIM sebesar Rp1.170.000.000 yang terdapat di brankas Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

    “Bahwa QAB telah memerintahkan VIM untuk meminta sejumlah uang dengan tariff Rp.1.000/Kg atau Rp.2.000/Kg dari setiap tonase setiap bulan importasi shopee, dengan cara menekan melalui surat peringatan, surat teguran dan ancaman untuk membekukan operasional TPS dan mencabut Izin Operasional,” tambah Adhyaksa.

    Akibat perbuatan ini, tersangka disangkakan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []

    Artikel Terkait

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    0FansSuka
    16,400PengikutMengikuti
    40,700PelangganBerlangganan
    - Advertisement -

    Artikel Terbaru