Jadi Sengketa RI-China, Ini Potensi Natuna

Polemik masuknya kapal-kapal nelayan China ke perairan Natuna di Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan publik. Sebab, kapal-kapal itu tak sekadar masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia tetapi juga menangkap ikan secara ilegal dengan perlindungan penjaga kapal (coast guard). 

Data sistem pemantauan bertajuk Skylight yang diperoleh CNNIndonesia.com mencatat jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Natuna bisa mencapai seribu per hari. Berdasarkan sampel yang dilakukan pada tahun lalu, jumlah kapal asing yang masuk mencapai 1.647 kapal per hari pada April, 810 kapal di Mei, 580 kapal di Juni, dan 768 kapal di Juli. 

Bila merujuk pada ketentuan wilayah, aktivitas kapal-kapal asing di perairan Natuna merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Sebab, Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) sejatinya sudah menetapkan perairan Natuna sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. 

Atas dasar ini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sempat melempar nota protes kepada China, salah satu negara yang kapal nelayannya masuk ke perairan Natuna. Namun, China mengklaim hal ini tidak melanggar hukum karena perairan Natuna merupakan bagian dari kawasan Laut China Selatan yang sah, meski ada Konvensi PBB. 

Sementara Malaysia, tak pikir panjang untuk mendaftarkan sengketa wilayah di Laut China Selatan kepada PBB pada Desember 2019 lalu. Secara total sengketa di kawasan itu melibatkan China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Kemudian, juga ada potensi ikan kerapu, tongkol, teri, tenggiri, ekor kunin, udang putih, dan lainnya. 

Selain itu, dari sisi wilayah, kawasan ini menjadi yang paling strategis dari perbatasan beberapa negara yang bersengketa. 

“Kalau secara ekonomi sebenarnya Arafura yang paling kaya di Indonesia, tapi China tidak ada akses ke sana, tidak punya pilihan, jadi lebih memilih Natuna,” ucap Yugi kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1). 

Kendati begitu, ia melihat potensi sumber daya laut ini sejatinya tetap tidak akan maksimal dirasakan Indonesia bila sengketa antara negara terus terjadi. Pada akhirnya, masing-masing negara juga tidak bisa menikmati kekayaan alam Natuna, terlebih bila tidak kunjung ada kesepakatan. 

Untuk itu, hal yang perlu dilakukan memang segera menyelesaikan masalah hak perairan Natuna. Indonesia, katanya, bisa lebih dahulu memanfaatkan jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa kedua negara.

“Tentu jangan sampai masalah ini nantinya seperti hubungan China dengan Amerika Serikat, yang sampai perang dagang, itu akan merugikan, maka lebih baik dengan cara diplomasi,” ungkapnya.[]

(Visited 4 times, 1 visits today)

About The Author

Baca Juga

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.