BOGOR – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menanggapi masalah kebocoran data yang kerap dialami berbagai instansi dan perusahaan di Indonesia. Menurut BSSN, keamanan data harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak menjadi tanggung jawab satu lembaga saja.
“Jadi kebocoran data saya analogikan kita punya Polisi, TNI, tetapi kan keamanan itu juga bersifat semesta juga ada masing-masing. Persoalan ruang siber tidak bisa diserahkan pada satu instansi,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian di Kantor Pusbang SDM Sentul, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022).
Menanggapi kebocoran data, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 menyebutkan, tiap penyelenggara bertanggung jawab atas kehandalan dan keamanan dari sistemnya.
“BSSN mengontrol dan menerapkan standar yang harus ditentukan. Namun setiap instansi/lembaga harus fokus dan bertanggung jawab atas keamanan siber nya masing-masing,” katanya.
Hinsa mengatakan, setiap masyarakat mesti membenahi diri terkait keamanan datanya. Punya tanggung jawab masing-masing agar data yang dimilikinya di dunia maya tetap aman.
“Misalnya kalau ada masalah pribadi, mabuk, dia kecelakaan apakah polisi yang harus disalahkan? Itu kan ada tanggung jawab pribadi masing-masing. Dan dalam hal ini BSSN sebenarnya kita lebih fokus menghadapi kalau ada serangan yang masif dan mengancam infrastruktur maupun keamanan nasional, kita lebih fokus ke sana,” tuturnya.
Hinsa menyebut, diperlukan sosialisasi yang masif mengenai kesadaran akan keamanan data pribadi. Terkadang, karena masalah sepele seperti lupa password, masyarakat sudah panik dan menganggap datanya diretas.
“Jadi semua bertanggung jawab, memang saya tidak bisa mengingkari juga perlu kecepatan masalah sosialisasi ini, karena kadang kadang orang ada masalah HP nya, di telepon juga ke kita. Ini saya ada masalah ini, ini saya diserang ini, padahal sebenarnya dia lupa saja, sebenarnya ganti password atau apa sebagainya yang bersifat pribadi,” tuturnya.
Hinsa mengimbau, baik instansi maupun perusahaan juga harus bertanggung jawab atas data orang-orang yang bekerja di tempat tersebut. Operasional dari sistemnya harus andal sesuai standar terkait keamanan data.
“BSSN akan melihat sama seperti polisi bagaimana menegakkan aturan (keamanan data) supaya mereka tetap menyesuaikan standar yang ditentukan,” tuturnya. []
